Ikadin Minta Mekanisme Penyadapan Diatur ke dalam KUHAP

jpnn.com
6 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Adardam Achya menilai bahwa mekanisme penyadapan harus diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Penyadapan sebagai salah satu bentuk upaya paksa dalam penegakkan hukum pidana, harus diatur dalam hukum acara pidana (KUHAP)," kata Adardam dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikadin Tahun 2026 di Jakarta yang berlangsung dua hari, Sabtu-Minggu, 14-15 November 2026.

BACA JUGA: Urgensi Pengaturan Penyadapan Dalam Menjamain Pelindungan Masyarakat

Oleh karen itu, dia menilai Pasal 136 Ayat (2) KUHAP menyataan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang penyadapan diatur dalam undang-undang tersendiri adalah keliru.

"Hal ini jelas sangat keliru. Bagaimana bisa penyadapan sebagai salah satu bentuk upaya paksa diatur di luar KUHAP, diatur di luar Hukum Acara Pidana?" ujarnya.

BACA JUGA: Ini Respons Budi Prasetyo soal KPK Korban Penyadapan oleh Jenderal Listyo

Lebih jauh advokat senior ini menyoroti penyadapan ilegal yang dilakukan komplotan Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto dan berbagai kalangan.

Penyadapan tersebut telah membuka tabir gelap yang selama ini berlangsung dan sangat mengancam hak privasi masyarakat.

BACA JUGA: Sosok TK di Kasus Penyadapan Ternyata Pati Polri Berpangkat Brigjen, Kini Diperiksa Propam

"Ini sungguh telah menimbulkan keresahan dan ketakutan di tengah-tengah masyarakat dalam melakukan komunikasi melalui saluran komunikasi, baik dalam berkomunikasi untuk kepentingan pribadi, keluarga, sosial, politik, bisnis, dan penegakan hukum itu sendiri," ujar dia.

Menurutnya, penyadapan ilegal yang dilakukan oknum aparat penegak hukum tersebut sungguh sangat luar biasa dan memalukan bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional.

"Terkait dengan kasus Kapolri menyadap Presiden, DPP Ikadin menilai, ini terjadi antara lain karena belum adanya aturan (undang-undang) yang mengatur mengenai penyadapan," ujarnya.

Adardam menilai sampai saat ini belum ada UU yang mengatur secara rigid bagaimana mestinya penyadapan dilakukan, baik dalam konteks dan kepentingan penegakkan hukum maupun intelijen (nonpenegakkan hukum).

"Dalam konteks penyadapan guna kepentingan penegakan hukum, KUHAP UU Nomor 20 Tahun 2025 justru belum mengatur tentang Penyadapan," ucapnya.

Dia menyayangkan KUHAP Nasional yang baru berlaku tersebut belum mengatur penyadapan. Ini salah satu kekurangan KUHAP yang fundamental dalam menangkap dan menormakan kebutuhan hukum nasional.

Penyadapan harus diatur secara tegas dalam KUHAP guna melindungi hak asasi atau hak privasi warga negara Indonesia sebagaimana dijamin Pasal 28 G Ayat (1) UUD 1945.

Dia berpendapat dengan belum adanya peraturan (UU) yang mengatur tentang penyadapan, terutama karena belum diatur atau tidak diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, maka seluruh penyadapan yang saat ini dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat dikatakan sebagai tindakan ilegal.

"Melalui Rakernas Ikadin 2026, Ikadin mendesak Presiden Prabowo Subianto sesegera mungkin menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Penyadapan, setidak-tidaknya yang terkait dengan kepentingan penegakkan hukum," ujarnya.

Adardam menegaskan, Perpu diperlukan jika merevisi KUHAP baru tidak bisa segera dilakukan agar ada kepastian dan jaminan hak privasi masyarakat.

"Agar semua lapisan masyarakat terbebas dari rasa takut berkomunikasi melalui saluran komunikasi," katanya.

Adardam juga mengingatkan advokat Ikadin dalam melaksanakan ketentuan KUHAP tentang pengakuan bersalah (plea bargain) tersangka atau terdakwa.

Menurutnya, banyak hal yang masih didiskusikan kalangan advokat Ikadin, di antaranya bagaimana implementasi plea bargain ini dikaitkan dengan fungsi, tugas, dan tanggung advokat sebagai penasehat hukum guna kepentingan pembelaan klien, tersangka atau terdakwa.

"Bukankah semestinya advokat memberikan pembelaan hukum melalui proses pembuktian di muka persidangan, bukan mendorong klien untuk mengaku bersalah?" ujarnya.

Menurut Adardam, ketika mekanisme pengakuan bersalah ditempuh, bagaimana terkait dengan asas praduga tidak bersalah, prinsip bahwa beban pembuktian ada pada penuntut umum (burden of proof) dan prinsip kebenaran materiil (matereile waarheid) yang hendak diperoleh dalam penegakkan hukum pidana?

"Bagaimana agar mekanisme pengakuan bersalah tidak menjadi 'mekanisme kebenaran formil' semata?" ucapnya.

Dalam konteks hubungan klien (tersangka) dengan advokat, lanjut dia, tentu advokat dalam mendorong kliennya untuk melakukan mekanisme pengakuan bersalah, harus dilakukan secara saksama dan hati-hati, karena ini menyangkut kebenaran dan keadilan.

"Jangan juga mekanisme pengakuan bersalah ini oleh oknum advokat disalahgunakan dengan secara terburu-buru mendorong tersangka atau terdakwa mengaku bersalah agar tugasnya sebagai penasihat hukum bisa segera selesai dan tinggal menikmati honorarium," ujarnya. (cuy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Inisial TK di Kasus Penyadapan Ternyata Berpangkat Brigadir Jenderal, Ini Perannya


Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Sohibul Iman Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR, Gantikan Hidayat Nur Wahid
• 18 jam lalukompas.tv
thumb
Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Divonis 5 Tahun Bui, Kejagung Ajukan Banding
• 58 menit lalutvonenews.com
thumb
Dana Asing Lari Rp 505,6 Miliar di Sesi I, 10 Saham Ini Banyak Dilepas
• 18 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Kejagung Bakal Periksa Wali Kota Bekasi, Usut Korupsi Migas
• 7 jam laluliputan6.com
thumb
Prabowo Minta Maaf soal Kabut Asap ke Malaysia-Singapura, 104 Korporasi Diselidiki
• 15 jam lalucumicumi.com
Berhasil disimpan.