KSP dorong pencegahan TPPO dari desan binaan

antaranews.com
11 jam lalu
Cover Berita
Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mendorong penguatan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) langsung dari desa binaan serta percepatan penambahan atase keimigrasian di luar negeri guna melindungi warga negara Indonesia (WNI).

Pelaksana tugas (Plt) Deputi I KSP Heru Kreshna Reza menyatakan bahwa program desa binaan imigrasi yang dijalankan oleh jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan langkah tepat untuk membendung praktik calo yang kerap merekrut warga secara langsung (door to door) dengan modus liburan ke Malaysia sebelum dikirim ke Kamboja.

“Karena memang lebih baik mencegah dari hulunya kita tingkatkan frekuensi, baik menambah penghasilannya maupun menambah jumlah petugas (Pimpasa-red), ketimbang kita sibuk memulangkan (WNI korban TPPO-red),” kata Heru dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) bedah buku Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta, Senin.

Terkait perlindungan WNI di luar negeri, Heru menyebut KSP tengah berkomunikasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri untuk menambah atase keimigrasian, yang baru terealisasi 7 dari 13 target atase.

Ia menyoroti perlunya evaluasi syarat penempatan atase agar tidak semata-mata dihitung dari jumlah WNI pemegang paspor resmi.

Heru mencontohkan kondisi di Kamboja, di mana jumlah WNI yang terdata resmi hanya belasan orang, namun WNI bermasalah yang siap dipulangkan mencapai 5.000 orang.

“Nah tetapi ini (penambahan atase kemigrasian-red) belum disetujui oleh Kemlu,” katanya.

KSP, kata dia, berencana menggelar rapat koordinasi lintas kelembagaan dalam waktu dekat guna mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, termasuk penanganan lebih dari 1.300 pengungsi dan pencari suaka di rumah detensi imigrasi.

Heru mengatakan, penanganan pengungsi ini menjadi isu prioritas. KSP telah mengunjungi rumah detensi imigrasi seperti di Medan, dan terdapat lebih dari 1.300 pengungsi dan pencari suaka. Bahkan sudah 10 tahun berada di Indonesia tanpa kepastian status.

Isu yang lainnya adalah perlindungan WNI di luar negeri. Dari hasil rapat koordinasi di Bali, KSP menerima informasi bahwa data laporan diri baru tercatat 2,7 juta WNI berada di luar negeri. Sementara estimasi Bank Dunia mencapai 9 juta WNI di luar negeri.

“Nah kedua beban ini tidak dapat diselesaikan oleh jajaran Ditjen Imigrasi berkaitan dengan aturan yang perlu diaktualisasikan, sedangkan perlindungan warga negara di luar negeri bergantung pada kerja sama erat dengan Kementerian Luar Negeri,” kata Heru.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Hadiri KTT di Manila, Prabowo Dorong Ambisi Kerja Sama ASEAN-China
• 17 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Amiruddin Komnas HAM Minta Masalah Pengungsi di Papua Ditangani Serius
• 21 jam laludetik.com
thumb
Munafri Siapkan Bonus Pribadi untuk Atlet Periah Medali Porprov 2026
• 15 jam lalucelebesmedia.id
thumb
Lapangan Gas Ketapang Ditarget Produksi 2028, Penuhi Kebutuhan Industri di Jatim
• 22 jam lalukumparan.com
thumb
KTT ASEAN-China, Prabowo Hargai Sikap China Konsisten Bela Palestina
• 23 jam lalukumparan.com
Berhasil disimpan.