REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG, – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengambil langkah strategis untuk mencegah dan mengantisipasi sengketa informasi publik di daerah tersebut. Upaya ini diwujudkan melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) para pengelola layanan informasi publik.
Plt Kepala Kanwil Kemenkum Kepulauan Babel, Kaswo, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan pilar penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini disampaikannya usai kegiatan penguatan SDM Pengelola Layanan Informasi Publik di Pangkalpinang, Senin.
“Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat,” kata Kaswo.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Kapasitas Pengelola Layanan Informasi Publik dalam Mencegah dan Mengantisipasi Sengketa Informasi Publik” ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pengelola informasi. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pengelolaan informasi publik harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar Kaswo menegaskan.
Lebih lanjut, Kaswo menyatakan bahwa Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen penuh untuk memperkuat koordinasi antarunit kerja. Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan kualitas dokumentasi serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam penyediaan layanan informasi publik yang responsif.
“Melalui peningkatan kompetensi pengelola informasi, kita berharap pelayanan kepada masyarakat semakin optimal sekaligus mampu meminimalkan potensi sengketa informasi publik,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Pusat RI, Arman Fauzi, memaparkan materi krusial terkait landasan hukum keterbukaan informasi publik. Ia juga menjelaskan secara rinci mengenai tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta klasifikasi informasi publik.
Arman menekankan pentingnya pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala. Ia juga menyoroti perlunya penetapan informasi yang dikecualikan melalui uji konsekuensi serta kepatuhan terhadap prosedur pelayanan sebagai langkah preventif mencegah potensi sengketa.
"Inilah pentingnya pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), penetapan informasi yang dikecualikan melalui uji konsekuensi, dan kepatuhan terhadap prosedur pelayanan untuk mencegah potensi sengketa informasi," katanya.