Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan banding atas vonis lima tahun penjara yang dijatuhkan kepada mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto dalam perkara dugaan korupsi terkait tata kelola usaha pertambangan nikel. Jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan upaya hukum banding pada hari Rabu pekan lalu.
"(Saat ini) sedang mempersiapkan memori banding dan kontra memori banding,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna kepada awak media di Jakarta, dilansir Antara, Senin, 16 November 2026
Baca Juga :
Modus Penyelundupan BBM di Sulsel Pakai Dokumen Resmi Tutupi Pasokan Ilegal“(Alasan) lainnya diungkap dalam memori banding dan kontra memori banding,” kata Anang.
Anang juga menyampaikan Kejagung menghormati langkah banding yang ditempuh oleh Hery Susanto. Menurut Anang, banding merupakan hak terdakwa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Anang Supriatna. Foto: Metrotvnews.com/Azri Arifin.
Sebelumnya, Hery Susanto divonis lima tahun penjara usai terbukti menerima suap terkait kasus dugaan korupsi terkait tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2021-2026.
Hakim Ketua Dwi Elyarahma Sulistyowati memvonis Hery terbukti menerima suap berupa uang dan rumah dengan nilai keseluruhan sebesar Rp3,87 miliar ketika menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026.
Hakim Ketua menyatakan suap diduga diterima untuk menggerakkan Hery, yang kala itu masih menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026, agar mengatur Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI.
Selain pidana penjara, Hery dijatuhkan hukuman denda sebesar Rp300 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana penjara selama 100 hari.
Majelis Hakim turut menghukum Hery dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp3,87 miliar. Rumah Hery di Pulo Gebang, Jakarta, juga diperhitungkan sebagai uang pengganti, dengan subsider pidana tiga tahun penjara.




