KLH Pastikan Aturan Wajib Produsen Kelola Sampah Sendiri Terbit 2026

republika.co.id
2 jam lalu
Cover Berita
REPUBLIKA.CO.ID, ANTALYA, – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memastikan bahwa peraturan yang mewajibkan pelaku usaha untuk mengelola sampah kemasan produk mereka sendiri akan segera terbit. Aturan yang dikenal dengan istilah Extended Producer Responsibility (EPR) ini dijadwalkan rampung pada Desember 2026.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Utama KLH, Rosa Vivien Ratnawati, di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. Ia menjelaskan bahwa regulasi tersebut akan memperluas tanggung jawab produsen, tidak hanya memproduksi barang, tetapi juga menarik kembali kemasan yang telah digunakan konsumen.

"KLH sekarang sedang menyusun Peraturan Menteri LH untuk EPR ini. Di mana di dalamnya akan diatur yang namanya perusahaan yang akan mengelola EPR ini. Jadi diwajibkan dalam peraturan tersebut," ujar Rosa Vivien, Selasa.

Proses Harmonisasi dan Target Penerapan

Saat ini, rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) tersebut sedang dalam tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Proses ini dilakukan setelah KLH menyelesaikan serangkaian negosiasi intensif dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Perindustrian.

Rosa Vivien menegaskan bahwa aturan ini merupakan pilar penting dalam upaya pemerintah menerapkan ekonomi sirkular di Indonesia. Selain mewajibkan penarikan kemasan, pemerintah juga tengah menyiapkan skema insentif bagi pelaku usaha yang menggunakan kemasan dengan persentase bahan reusable atau dapat digunakan kembali yang tinggi.

.rec-desc {padding: 7px !important;}

"Tapi selain budaya, kita juga harus membangunkan fasilitas. Kita paksa dia pilah, tapi kemudian sampahnya dicampur lagi oleh tukang sampah. Nah, oleh karena itu, selain budaya, fasilitas, misalnya seperti bank sampah dan sebagainya itu harus kita bangun," jelasnya.

Pemerintah berharap, melalui konsultasi berkelanjutan dengan pelaku usaha, aturan ini tidak hanya mengubah perilaku industri tetapi juga membangun kebiasaan masyarakat dalam memilah sampah dengan benar. Infrastruktur pendukung seperti bank sampah menjadi kunci agar sampah yang telah dipilah tidak kembali tercampur saat pengangkutan.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

.img-follow{width: 22px !important;margin-right: 5px;margin-top: 1px;margin-left: 7px;margin-bottom:4px}
Ikuti Whatsapp Channel Republika
.img-follow {width: 36px !important;margin-right: 5px;margin-top: -10px;margin-left: -18px;margin-bottom: 4px;float: left;} .wa-channel{background: #03e677;color: #FFF !important;height: 35px;display: block;width: 59%;padding-left: 5px;border-radius: 3px;margin: 0 auto;padding-top: 9px;font-weight: bold;font-size: 1.2em;}
sumber : antara
@font-face { font-family: "LPMQ"; src: url("https://static.republika.co.id/files/alquran/LPMQ-IsepMisbah.ttf") format("truetype"); font-weight: normal; font-style: normal } .arabic-text { font-family: "LPMQ"; font-weight: normal !important; direction: rtl; text-align: right; font-size: 2.5em !important; line-height: 49px !important; }

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
BSU 2026: Muncul Tidak Tersedia untuk Data Anda saat Pengkinian Data, Ini Penjelasannya
• 20 jam lalukompas.tv
thumb
Kecelakaan di Jatim Tembus 28.032 Kasus hingga Oktober 2026, 10 Orang Meninggal Setiap Hari di Jalan
• 19 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Aceh Dikepung Banjir dan Longsor, Jalan Nasional Terendam hingga Ribuan Rumah Terdampak
• 19 jam laludisway.id
thumb
Rano Alfath PKB Nilai Dasco Tepat Menjadi Wapres, Mampu Merangkul Semua Golongan
• 2 jam lalujpnn.com
thumb
HUT ke-81 Brimob, Kapolri Ingatkan Penegakan Hukum Sia-sia Tanpa Etika
• 17 jam lalukumparan.com
Berhasil disimpan.