Kurator Tunggal Bernama Negara

kompas.tv
1 jam lalu
Cover Berita
Ilustrasi. Kebebasan dan keadilan berkarya masih jadi barang mahal di negeri yang dipimpin pemerintah yang mengaku bercita-cita menciptakan harmoni, lingkungan, budaya, dan toleransi beragama.  (Sumber: Gemini Generate Image)

oleh: Ulin Yusron, doktor seni alumni ISI Bali

Pada 28 Oktober 1928, di sebuah gedung di Jalan Kramat Raya, Jakarta, W.R. Supratman menggesek biolanya dan mengumandangkan Indonesia Raya tanpa satu pun kata. Lagu yang menyebut nama sebuah negeri yang belum berdiri itu hadir sebagai nada saja, pada zaman ketika kata-kata diawasi. 

Enam tahun kemudian, Soekarno yang diasingkan ke Ende, Flores, menulis belasan naskah sandiwara dan memimpin klub tonil bernama Kelimutu sambil dibuntuti agen kolonial. Ia kelak mengenang, "Aku memerlukan suatu pendorong atau aku akan membunuh diriku sendiri," katanya kepada Cindy Adams. 

Republik ini lahir dari lagu yang mengalun tanpa kata dan sandiwara yang ditulis seorang buangan.

Baca Juga: [FULL] Mahasiswa UGM Ungkap Kronologi Pembubaran Diskusi, Ini Respons Ade Armando | ROSI

Hampir seabad kemudian, sebuah diskusi buku di Bogor batal digelar tanpa ada pejabat yang tercatat melarangnya. Bukunya 'Memburu Muhammad', kumpulan cerpen karya Feby Indirani, mestinya dibahas dalam Pekan Sastra Bogor.  Pada 20 September 2026, panitia menghentikan diskusi itu setelah sebuah organisasi massa Islam keberatan pada judul dan subjudulnya.

Feby bercerita bahwa kelompok itu mengancam mengerahkan 200 orang untuk menyerang. Ia mengusulkan agar judul acara diganti dan diskusi tetap berjalan, tetapi panitia memilih jalan lain, yaitu mengganti buku yang dibahas. 

Empat hari kemudian, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menyatakan akan menyelidiki dugaan penodaan agama, dan sehari sesudahnya Kementerian Agama menilai buku itu memuat materi sensitif.

Band punk 'Dongker' menceritakan hal serupa. Menurut mereka, tiga acara pada November 2026 yang menampilkan band itu batal, termasuk Neverland di Cikarang dan Gesrek Festival di Jakarta, setelah penyelenggara menerima imbauan hingga ancaman pencabutan izin jika Dongker tetap tampil. Di Banyuwangi, pada 28 Oktober, spanduk album mereka diturunkan oleh pihak yang mengaku aparat, dan manajer mereka, Delpi Suhariyanto, menyebutnya polisi. 

"Mohon maaf jika kami tidak santun di mata negara," kata Delpi.

Dalam dua cerita itu tidak ada surat larangan. Hanya ada panitia yang gentar, organisasi massa yang mengancam, imbauan tanpa kop surat, dan aparat yang menilai dari jauh. Imbauan yang tidak meninggalkan jejak tertulis membuat tak seorang pun bisa ditanya siapa yang sebenarnya memutuskan. Tangan-tangan itu berbeda, tetapi ukurannya satu, yaitu ketenangan, dan mutu sebuah karya tidak ikut dihitung. 

Baca Juga: Koalisi Sipil Kecam Pembubaran Pemutaran Film "Pesta Babi": Serangan terhadap Kebebasan Berekspresi

Kurator memilih apa yang layak sampai kepada publik, dan di sini pekerjaan itu dijalankan serentak oleh banyak pihak dengan ukuran yang sama. Polisi yang menyatakan akan menyelidiki isi cerpen dan kementerian yang menilainya sensitif memberi ukuran itu cap resmi, sehingga panitia yang gentar dan organisasi massa yang mengancam bekerja di bawah bayangan yang sama. Itulah kurator tunggal bernama negara, yang tidak memerlukan kantor karena banyak pihak sudah menjalankan fungsinya.

Apakah ini watak fasis yang masih hidup, 81 tahun setelah merdeka? Indonesia hari ini tidak dapat disebut negara fasis. Sisa wataknya lebih halus, yaitu cara memandang rakyat sendiri sebagai kerumunan yang harus dijaga dari cerita.

Cara pandang itu tua. Hindia Belanda mencurigai kaum pribumi (inlander) berpotensi memberontak, dan pendudukan Jepang, yang cemas dibayangi sabotase, menertibkan warga lewat rukun tetangga (Tonarigumi), mengawasinya lewat polisi militer (Kempeitai), dan mengarahkan kebudayaan lewat lembaga propaganda (Keimin Bunka Shidosho).

Kecurigaan itu diwariskan bersama gedung dan formulirnya. Hindia Belanda membentuk komisi penyensor film pada 1916, Jepang mewajibkan setiap naskah film disetujui biro propaganda militernya, dan pada 1950 Indonesia membentuk panitia untuk menggantikan ordonansi film Belanda, tetapi keputusan menteri pada 1952 justru memperluas Film Ordonnantie 1940. 

Pada 1981 Kejaksaan Agung melarang Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer dengan tuduhan menyebarkan ajaran Marxisme-Leninisme. Iwan Fals mengenang, "Hanya karena baca bukunya Pak Pram saja, ketahuan, kita dipenjara waktu itu." 

Warisan itu bisa dibongkar, dan Mahkamah Konstitusi membuktikannya pada 2007 ketika membatalkan pasal penghinaan terhadap pemerintah, peninggalan hukum pidana Hindia Belanda yang bertahan hampir sembilan dekade.

Kecurigaan semacam itu memperlakukan cerita sebagai api yang menyulut kerumunan. Padahal cerita yang mengusik adalah latihan bagi warga untuk tersinggung, berpikir, lalu memutuskan sendiri. Sebuah republik berdiri di atas kesepakatan bahwa warganya sanggup menimbang.

Lagu, sandiwara, dan cerpen bekerja di wilayah yang tidak bisa dijaga dengan pidato, yaitu ingatan dan perasaan, tempat warga menimbang sebelum bersikap. Soekarno di Ende memercayai kesanggupan itu, dan orang Belanda pun dikabarkan ikut membeli karcis pertunjukan yang menyindir pemerintah Hindia Belanda.

Kurator yang menyaring atas nama ketenangan mengirim pesan sebaliknya, yaitu bahwa warga tidak dapat dipercaya membaca sebuah buku dan menentukan sikap, dan warga yang terus diperlakukan begitu lama-lama lupa cara menimbang.

Kecemasan yang Nyata

Pembela ketertiban punya kecemasan yang nyata. Konser Dongker di Bogor pada 12 Maret 2026 ricuh, dan sebuah kursi dilempar dari lantai atas ke arah penonton. Kerumunan memang bisa melukai, dan keselamatan penonton adalah alasan yang sah untuk mengatur keramaian, alasan yang dapat dijelaskan terbuka kepada publik. Ancaman yang menurut band datang tanpa penjelasan resmi tidak memberi publik kesempatan menimbang apakah kekhawatiran itu masuk akal.

Baca Juga: Perusakan Rumah dan Pembubaran Retret di Sukabumi, Polisi Tetapkan 7 Tersangka

Kerugian terbesar ada pada karya yang tidak pernah dibuat. Seniman yang melihat satu diskusi batal akan menimbang berkali-kali sebelum menulis judul berikutnya, dan kurator tunggal itu tidak perlu melarang apa pun untuk menuai hasilnya, yaitu sastra dan panggung yang makin hati-hati.

Sembilan puluh delapan tahun setelah Indonesia Raya mengalun tanpa lirik, sebuah buku di Bogor kehilangan ruang untuk dibicarakan dengan kata-kata. Para perintis republik ini memainkan nada dan menulis sandiwara agar warga belajar menimbang sendiri, tanpa kurator tunggal yang memilihkan apa yang boleh sampai kepada mereka.

Kebebasan dan keadilan berkarya masih jadi barang mahal di negeri yang dipimpin pemerintah yang mengaku bercita-cita menciptakan harmoni, lingkungan, budaya, dan toleransi beragama. 

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV

Tag
  • kurator
  • tunggal
  • negara
  • ulin yusron
Selengkapnya


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Kecelakaan Maut di Gowa, Mahasiswi Tewas Tertabrak Minibus usai Pulang Mendaki
• 4 jam lalurctiplus.com
thumb
19 Pondok pesantren di Ponorogo terima bantuan peralatan kesehatan
• 11 jam laluantaranews.com
thumb
​'Peredaran Sabu Dibabat, Dua Pelaku Diseret ke Jeruji Besi'
• 2 jam lalumediaapakabar.com
thumb
IHSG Dibuka Melemah 0,17 Persen Jelang Rilis Suku Bunga BI dan Risalah The Fed
• 20 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
BPJN Aceh pulihkan akses jalan Takengon–Gayo Lues terdampak longsor
• 10 jam laluantaranews.com
Berhasil disimpan.