Liputan6.com, Jakarta - Nasib karier Irjen Eko Hadi Santoso di institusi Polri kini berada di ujung tanduk. Perwira tinggi yang pernah memimpin Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri itu harus menghadapi sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) setelah terseret kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sidang etik terhadap Eko dijadwalkan berlangsung di Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri pada Selasa, (17/11/2026). Agenda ini menjadi babak lanjutan penanganan perkara yang turut menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri lainnya.
Advertisement
Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, sidang KKEP tersebut ditujukan kepada Eko Hadi Santoso sebagai terperiksa terduga pelanggar etik.
"Besok pada sidang KKEP, pelaksanaan ditujukan untuk terperiksa terduga pelanggar etik atas nama EHS (Eko Hadi Santoso) bertempat di Divpropam Polri," kata Trunoyudo saat ditemui di sela perayaan HUT Brimob di Mako Brimob, Depok, Senin, 16 November 2026.
Sidang akan dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai ketua komisi merangkap anggota. Sementara itu, Irjen Agus Dwi Hermawan bertindak sebagai wakil ketua, dengan anggota komisi Irjen Untung Widyatmoko, Irjen Ari Ardian Rishadi, dan Irjen Tony Aryadi Effendi.
Trunoyudo menyebut pelaksanaan sidang etik merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memberikan transparansi kepada masyarakat dalam menangani perkara yang menjadi perhatian publik.
"Ini adalah wujud komitmen Polri tentunya akan memberikan transparansi dan perkembangan apa yang menjadi dinamika sosial yang menjadi perhatian publik khususnya di internal Polri," ujarnya.
Namun, ketika ditanya mengenai jadwal sidang etik terhadap Listyo Sigit, Trunoyudo belum memberikan penjelasan lebih lanjut.
"Saya menyampaikan apa yang sudah bisa saya sampaikan. Itu dulu," katanya.
Sebelum Eko, sidang KKEP perdana dalam perkara ini telah digelar terhadap Ahrie Sonta Nasution. Mantan Kepala Divisi Hukum Polri itu dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah dinyatakan terlibat dalam kasus penyadapan.




