jpnn.com - JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) manargetkan tahun ini bisa menggelar sidang dugaan pelanggaran etik terkait proses pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan wakil presiden (wapres) pada Pilpres 2024.
"Iya (sidang memungkinkan digelar tahun ini)," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin (16/11).
BACA JUGA: Ketua MPR: Calon Wapres Wajib Memenuhi 22 Persyaratan
Namun, Heddy belum memberikan penjelasan lebih detail mengenai tanggal sidang tersebut.
Ia menjelaskan DKPP telah menerima lima pengaduan dugaan pelanggaran etik tersebut.
BACA JUGA: Direktur Voxpol Ingatkan Prabowo Pilih Wapres, Singgung Kapitalisme Global dan Oligarki
Empat pengaduan dinyatakan memenuhi syarat dan akan disidangkan. Para teradu dalam perkara itu adalah penyelenggara pemilu.
"Benar, dari lima pengaduan, empat memenuhi syarat. Segera akan kami jadwalkan sidang," ujarnya.
BACA JUGA: Balai Kota DKI Sudah Bersih dari Foto Gibran Wapres RI
DKPP menegaskan tetap mengedepankan prinsip keterbukaan dalam penanganan pengaduan.
Informasi mengenai pihak atau lembaga yang diadukan dapat diakses masyarakat melalui situs web resmi DKPP.
DKPP berkomitmen menindaklanjuti seluruh laporan yang diterima.
Namun, setiap tahapan penanganan perkara harus dilakukan secara hati-hati, cermat, dan sesuai dengan ketentuan Pedoman Beracara DKPP untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak.
Sebelumnya, DKPP menerima lima pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) setelah terbitnya Putusan MK Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026.
Dua pengaduan diterima pada 13 Oktober 2026 dengan nomor 042/02-12/SET-02/X/2026 dan 044/02-13/SET/X/2026.
Satu pengaduan lainnya diterima pada 14 Oktober 2026 dengan nomor 045/01-14/SET-02/X/2026.
Sementara itu, dua pengaduan sejenis diterima pada 8 dan 9 Oktober 2026 dengan nomor 038/01-08/SET-02/X/2026 dan 039/01-08/SET-02/X/2026. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu




