Beberapa investor asing sedang menimbang masuk ke bisnis pusat data di Indonesia. Bagi mereka, kabar dari Thailand bulan ini bisa terdengar seperti alasan untuk menunggu: Thailand disebut menghentikan puluhan proyek pusat data. Kabar itu belum seluruh cerita.
Pada 10 November, kabinet Thailand menyetujui standar baru pusat data. Singapura lebih dulu menempuh jalan ini: penambahan kapasitas pusat data dihentikan pada 2019, lalu sejak 2022 dibagi lewat seleksi. Seleksi kedua tahun ini menghasilkan alokasi sementara 200 megawatt. Apakah itu terdengar seperti kawasan yang menutup pintu? Singapura sempat menutup pintu, lalu membukanya lagi dengan syarat, dan Thailand kini menulis syaratnya sendiri.
Bagi investor tadi, di sinilah Indonesia sulit dihitung. Pusat data butuh modal besar dan bisa baru balik modal setelah 10 sampai 20 tahun. Dalam rentang itu, Indonesia melewati dua sampai empat siklus pemerintahan lima tahunan, dan setiap siklus bisa membawa aturan baru.
Hitungan yang benar pada tahun pertama bisa keliru di tengah jalan, padahal tidak satu pun asumsi bisnisnya meleset. Investor seperti ini butuh syarat yang bisa dipegang selama proyeknya balik modal, dan Indonesia bisa memulainya dengan satu term sheet nasional untuk pusat data.
Batam memperlihatkan bentuk masalahnya. Pemerintah mendorong Batam, Bintan, dan Karimun menjadi hub baru pusat data, dan lokasinya memang dekat dengan pihak yang membutuhkan layanan itu.
Pada 19 Oktober, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan meminta rencana lokasi calon investor agar pasokan energinya bisa disiapkan. Dalam skenario yang dihitung investor tadi, membangun sebelum pasokan itu siap berarti mengeluarkan biaya investasi dua kali, untuk dua hal yang berbeda: pusat datanya, dan infrastruktur listrik pendukungnya.
Air pun sama: pada 15 Oktober, BP Batam mengumumkan bahwa seluruh pengembang pusat data wajib membangun dan memfungsikan instalasi pengolahan air laut sendiri untuk operasi penuhnya.
Setiap kewajiban itu masuk akal; masalahnya ada pada bentuknya. Syarat listrik ditulis per lokasi. Syarat air ditulis per lokasi. Insentif dihitung per proyek. Lalu siapa yang menjamin semuanya masih sama ketika proyek baru separuh jalan?
Dunia transaksi korporasi memakai term sheet untuk menyepakati harga, kewajiban, dan syarat utama sebelum uang berpindah tangan. Term sheet biasanya belum mengikat; syaratnya baru mengikat setelah dibawa ke perjanjian yang diteken.
Term sheet nasional untuk pusat data bisa bekerja dengan cara yang sama, sebagai templat yang disepakati kementerian terkait, PLN, dan pemerintah daerah. Syaratnya lalu dimuat dalam dokumen yang memang diteken atau diterbitkan untuk setiap proyek: kontrak pasokan listrik dengan PLN, persetujuan investasi, dan keputusan fasilitas pajak. Term sheet itu tidak menggantikan AMDAL atau izin bangunan, yang tetap wajib dipenuhi.
Waktunya dekat, karena pada 3 sampai 4 Desember Danantara mempertemukan investor global di New Asia Forum, Bali. Sementara itu, rancangan peraturan presiden tentang pusat data dan kabel laut baru dijadwalkan ditetapkan pada 2028, menurut daftar rancangan regulasi Kementerian Komunikasi dan Digital. Kementerian Investasi dapat mengoordinasikan templat itu lebih dulu, lalu perpres mengukuhkannya sebagai rujukan semua instansi. Isinya cukup empat butir.
Pertama, listrik: Kementerian ESDM dan PLN dapat menetapkan siapa membayar kapasitas dan penguatan jaringan bagi pusat data 20 megawatt ke atas, serta kapan pasokannya siap. Ambang 20 megawatt itu usulan tulisan ini. Ketentuannya dimuat di kontrak pasokan listrik setiap proyek.
Dengan begitu, investor tahu sejak awal apakah ia harus ikut membiayai infrastruktur pendukung, dan beban jaringan tidak bergeser ke pelanggan lain. Skalanya besar: menurut Menteri ESDM, pusat data membutuhkan tambahan 20 gigawatt, setara 20 persen listrik yang ada sekarang.
Kedua, air: kewajiban yang kini berlaku di Batam dapat diangkat menjadi butir nasional. Pusat data dengan ambang daya yang sama memakai air laut olahan atau air daur ulang, tidak mengambil air baku untuk air minum dan pertanian. Undang-Undang Sumber Daya Air sudah mendahulukan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat. Yang belum ada adalah biaya air yang bisa dihitung investor sebelum memilih lokasi.
Ketiga, insentif yang cocok dengan bisnisnya, sebab pusat data menjual jasa, sedangkan sebagian fasilitas pajak kita ditulis untuk produsen barang. Fasilitas bebas PPN impor mesin dalam PP 49/2022 hanya berlaku bagi mesin yang dipakai langsung menghasilkan barang kena pajak, sehingga pusat data tidak masuk lewat pintu itu.
Untuk perangkat komputasi intinya, bea masuk hampir tidak menjadi soal: tarif umum untuk server, prosesor, dan papan sirkuit komputer sudah 0%. Yang dibayar di depan adalah PPN dan PPh Pasal 22 impor, dan keduanya pada umumnya bisa diperhitungkan kembali belakangan. Jadi bebannya lebih banyak berupa kas yang terkunci selama pembangunan daripada pajak yang hilang.
Di kawasan ekonomi khusus, PP 40/2021 membuka satu jalur yang jelas: impor barang modal pada tahap pembangunan bebas bea masuk dan tidak dipungut pajak impor. Kementerian Keuangan dan Kementerian Investasi dapat menuliskan jalur serupa bagi pusat data di luar kawasan itu, lalu memuatnya dalam term sheet.
Keempat, klausul stabilitas, yang ditulis di dalam kontrak dan keputusan fasilitas itu sendiri. Syarat yang berlaku saat proyek masuk dipegang untuk jangka waktu yang disebut jelas, misalnya sampai proyek balik modal. Aturan baru berlaku bagi proyek berikutnya, atau bagi proyek lama setelah masa transisi yang diumumkan lebih dulu.
Klausul ini juga yang dibaca pemberi pinjaman, sebab arus kas yang syaratnya bisa berubah sulit dijadikan dasar pembiayaan. Perpres pun bisa diubah oleh pemerintahan berikutnya, jadi syarat yang lebih tahan lama adalah syarat yang sudah tertulis di dokumen proyek.
Keberatan yang wajar patut diakui. Mengunci syarat selama belasan tahun berarti negara melepaskan sebagian ruang untuk mengubah kebijakan, padahal kebutuhan listrik dan air pusat data bisa tumbuh lebih cepat daripada perkiraan.
Kenyataannya, mengunci tidak sama dengan membekukan. Term sheet bisa memuat masa berlaku, jadwal tinjauan, dan masa transisi. Yang dikunci adalah cara syarat itu berubah, sehingga investor tetap bisa menghitungnya.
Tanpa dokumen itu, setiap investor pusat data akan menghitung dua risiko: biaya membangun dan peluang aturannya berganti. Risiko pertama bisa dihitung. Risiko kedua hanya bisa ditebak, dan modal jangka panjang jarang mau membayar untuk tebakan.




