Jakarta, ERANASIONAL.COM – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi mengubah jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden RI menjadi 9 Desember 2026. Sebelumnya, agenda tersebut dijadwalkan berlangsung lebih awal.
Perubahan jadwal itu diputuskan dalam rapat gabungan pimpinan MPR, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senin (16/11/2026). Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas surat Presiden Prabowo Subianto.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, penyesuaian waktu diperlukan karena Presiden Prabowo masih memiliki sejumlah agenda kenegaraan yang cukup padat. Selain itu, presiden membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan dan menentukan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan.
“Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan,” kata Muzani dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Senin (16/11/2026).
Dengan perubahan tersebut, batas akhir pengajuan nama calon wakil presiden kepada MPR juga mengalami penyesuaian. Jika sebelumnya ditetapkan pada 18 November, kini batas waktu penyerahan kandidat diperpanjang hingga 25 November 2026.
Muzani menjelaskan, berdasarkan ketentuan konstitusi, Presiden harus mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna dilaksanakan.
Ia menegaskan, mekanisme tersebut mengharuskan adanya dua kandidat yang diajukan, bukan hanya satu nama.
MPR Bentuk Panitia Persiapan dan Tim Verifikasi
Selain menetapkan perubahan jadwal, rapat gabungan juga menyepakati pembentukan panitia ad hoc yang beranggotakan 36 orang. Keanggotaan panitia tersebut berasal dari perwakilan fraksi-fraksi partai politik dan unsur DPD.
Panitia ad hoc itu dipimpin Bambang Wuryanto atau yang dikenal dengan sapaan Bambang Pacul. Tugas utamanya mempersiapkan seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden.
MPR juga membentuk tim koordinator verifikasi bakal calon wakil presiden. Tim tersebut akan memeriksa 22 persyaratan administrasi dan kelengkapan dokumen kandidat yang diajukan Presiden Prabowo.
Pemeriksaan mencakup sejumlah aspek, mulai dari keabsahan ijazah hingga persyaratan kesehatan calon wakil presiden.
Posisi Wakil Presiden Masih Menjadi Perhatian
Sebelumnya, jabatan Wakil Presiden RI diemban Gibran Rakabuming Raka, putra mantan Presiden Joko Widodo. Dalam informasi yang disampaikan IDNFinancials.com, Gibran disebut telah mengundurkan diri setelah dokumen legalitas ijazahnya menjadi polemik di ruang publik.
Meski demikian, dalam pernyataan terbukanya, Gibran membantah bahwa pengunduran dirinya berkaitan dengan kontroversi ijazah tersebut.
Perubahan jadwal sidang MPR ini menjadi bagian dari tahapan persiapan pengisian jabatan wakil presiden. Publik kini menantikan dua nama yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto sebelum proses pemilihan dan pelantikan berlangsung pada 9 Desember 2026.





