Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melaporkan pembangunan gedung perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif di IKN terus berjalan.
IDXChannel - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melaporkan pembangunan gedung perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif di IKN terus berjalan. Progres pembangunan kawasan legislatif tercatat mencapai 25,40 persen, sedangkan kawasan yudikatif sebesar 32,83 persen.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan Gedung DPD RI telah mencapai 22,75 persen dan Gedung MPR RI sebesar 24,33 persen. Sementara itu, progres pembangunan Gedung DPR I tercatat 21,91 persen dan Gedung DPR II sebesar 21,66 persen.
Pembangunan Gedung Sidang Paripurna mencatat progres fisik 20,25 persen. Adapun pembangunan jalan di kawasan legislatif menunjukkan capaian lebih tinggi, yakni 41,49 persen.
Di kawasan yudikatif, pembangunan Gedung Mahkamah Agung (MA) dan Plaza Keadilan telah mencapai 26,52 persen. Sementara itu, pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) tercatat sebesar 25,27 persen. Adapun progres pembangunan jalan di kawasan yudikatif telah mencapai 46,69 persen.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan pembangunan gedung perkantoran legislatif dan yudikatif masih berjalan sesuai target. Meski demikian, pelaksana proyek diminta meningkatkan intensitas pekerjaan untuk mengejar target hingga akhir 2026.
"Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tadi alhamdulillah masih sesuai dengan target. Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target di akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target," ujar Aswin dalam keterangan resmi, Senin (16/11/2026).
Selain pembangunan gedung pemerintahan, Otorita IKN juga memantau investasi kawasan terpadu milik PT Star Bright International Investment di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B. Investor asal China tersebut telah memulai konstruksi sejak Juli 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp1,25 triliun.
Aswin menyebut Basuki turut memberikan arahan terkait pelaksanaan konstruksi, standar desain bangunan, hingga rencana pengembangan investasi. Otorita IKN menekankan pentingnya kualitas konstruksi dan desain agar bangunan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pasar.
Percepatan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif merupakan bagian dari Tahap II pembangunan IKN periode 2025–2029. Langkah ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 untuk melengkapi ekosistem pemerintahan yang mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di ibu kota baru.
(Rahmat Fiansyah)





