jpnn.com - Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T Danaparamita punya enam catatan kritis konstruktif merespons wacana relokasi ataupun pengembangan badak jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Diketahui wacana relokasi badak jawa itu dicetuskan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo. Alasannya, Ujung Kulon merupakan kawasan rawan bencana tsunami dan letusan Gunung Anak Krakatau sehingga mengancam eksistensi badak jawa.
BACA JUGA: Ide Adik Prabowo Merelokasi Badak Jawa Bisa Memicu Kemarahan Dunia
Terkait hal itu, Sonny yang merupakan legislator Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dari dapil III Jawa Timur (Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo) menegaskan wacana tersebut harus ditelaah secara ilmiah, mendalam, dan komprehensif, agar keputusan yang diambil benar-benar tepat dan terbaik.
Berikut 6 Catatan Kritis Konstruktif Sonny T Danaparamita:1. Konservasi tidak boleh berhenti sebagai bahan pidato di forum internasional
BACA JUGA: Polisi Temukan Celana Mahasiswi di Rumah Bupati Kupang Yosef Lede, Alamak
Badak Jawa saat ini hanya hidup liar di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Karena seluruh populasinya terkonsentrasi di satu kawasan, kekhawatiran terhadap ancaman gempa bumi, tsunami, maupun aktivitas Gunung Anak Krakatau memang patut dipahami. Gagasan membangun habitat kedua perlu dilihat sebagai langkah mitigasi risiko kepunahan.
Namun, jangan sampai isu sepenting ini hanya berhenti sebagai bahan pernyataan di forum internasional. Badak Jawa bukan komoditas dan bukan pula bahan proyek. "Kesalahan dalam mengambil keputusan dapat berakibat fatal bagi spesies yang populasinya sudah sangat terbatas ini," ujar Sonny.
BACA JUGA: Direktur Voxpol Ingatkan Prabowo Pilih Wapres, Singgung Kapitalisme Global dan Oligarki
2. Kementerian Kehutanan harus menjelaskan dengan data, bukan sekadar menyebutnya
Menteri Kehutanan tidak cukup hanya mengatakan bahwa rencana ini masih berupa wacana. Masyarakat berhak mengetahui apa yang telah dan sedang dilakukan negara untuk melindungi Badak Jawa di Ujung Kulon.
Kementerian Kehutanan harus membuka kondisi terkini populasi Badak Jawa, pengamanan kawasan, penanganan perburuan liar, ancaman penyakit, pemulihan habitat, hingga kesiapan menghadapi bencana. "Negara harus menunjukkan kerja konservasinya secara nyata dan terukur,," kata dia.
3. Alas Purwo tidak boleh ditetapkan berdasarkan asumsi
Alas Purwo berada di Banyuwangi, Jawa Timur, sedangkan Ujung Kulon berada di Banten, di ujung barat Pulau Jawa. Keduanya memiliki kondisi geografis, vegetasi, iklim, serta karakter ekosistem yang berbeda.
Karena itu, tidak boleh ada anggapan bahwa Badak Jawa otomatis dapat hidup dan berkembang di Alas Purwo hanya karena sama-sama berada di Pulau Jawa.
"Pemerintah wajib menyusun kajian ilmiah yang menyeluruh mengenai ketersediaan pakan, sumber air, daya dukung kawasan, risiko penyakit, keamanan kawasan, hingga peluang satwa tersebut dapat berkembang biak di habitat baru," tutur Sonny.
4. Jangan sampai konservasi dikendalikan kepentingan investor
Pendanaan konservasi memang penting. Tetapi keselamatan Badak Jawa tidak boleh bergantung pada kepentingan investor ataupun dorongan untuk segera mendapatkan pembiayaan.
Jangan sampai pendanaan lebih dahulu dikejar, sementara kelayakan habitat dan jaminan keselamatan satwanya belum diuji secara ilmiah. Kajian dan pengambilan keputusan harus dilakukan secara terbuka, melibatkan ahli konservasi, akademisi, pemerintah daerah, masyarakat sekitar kawasan, serta organisasi lingkungan.
5. Ujung Kulon harus tetap utuh dan tidak boleh menjadi korban dari wacana relokasi
Pemerintah harus menjawab secara tegas keresahan masyarakat bahwa pengembangan habitat kedua jangan sampai menjadi pintu masuk untuk melemahkan perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.
"Saya meminta jaminan yang jelas: Ujung Kulon harus tetap menjadi kawasan konservasi yang utuh. Tidak boleh ada penurunan status, perubahan fungsi, pelepasan kawasan, maupun pembukaan ruang bagi pertambangan dan kepentingan ekstraktif lainnya," ucap Sonny.
6. Pengalaman Tumpang Pitu harus menjadi peringatan
Kekhawatiran masyarakat tidak muncul begitu saja. Di Banyuwangi, kawasan Gunung Tumpang Pitu yang sebelumnya berstatus hutan lindung kemudian berubah menjadi hutan produksi dan pada akhirnya menjadi kawasan tambang terbuka.
Pengalaman itu harus menjadi pelajaran. Perubahan status kawasan hutan tidak boleh dilakukan tanpa pengawasan ketat dan tanpa keberpihakan yang jelas pada keselamatan lingkungan serta masyarakat sekitar.
"Pengembangan habitat kedua Badak Jawa boleh dikaji dengan serius dan berbasis ilmu pengetahuan. Tetapi keselamatan Badak Jawa dan keutuhan Taman Nasional Ujung Kulon tidak boleh dipertaruhkan, apalagi dikompromikan demi kepentingan jangka pendek," kata Sonny.(Fat/JPNN)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam




