HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Skandal dugaan manipulasi kredit fiktif pada salah satu lembaga jasa keuangan di Makassar terbongkar. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menahan seorang tersangka berinisial AH, Senin (16/11/2026).
Atas perbuatan tersangka tersebut, diduga menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp2,315 miliar.
AH yang diketahui menjabat sebagai Kepala Unit pada lembaga jasa keuangan tersebut diduga merekayasa pengajuan pinjaman hingga berhasil mencairkan 16 kredit fiktif dalam kurun Februari hingga Mei 2026.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, mengungkapkan bahwa penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah untuk menetapkan AH sebagai tersangka.
Sebelum menetapkan tersangka, tim penyidik Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel telah memeriksa tujuh orang saksi dan satu orang ahli serta mengumpulkan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Hasil pemeriksaan dan pengumpulan bukti itu kemudian dipaparkan dalam ekspose di hadapan Kepala Kejati Sulsel hingga berujung pada penerbitan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor TAP-362/P.4/Fd.2/11/2026 pada 10 November 2026.
“Penyidikan perkara ini sebenarnya telah dimulai sejak 30 September 2026, dan tim penyidik bergerak untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut,” jelas Soetarmi.
Sebelum dibawa ke lembaga pemasyarakatan, AH terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter Klinik Adhyaksa dan dinyatakan dalam kondisi sehat untuk menjalani penahanan.
Kejati Sulsel kemudian menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-165/P.4.5/Fd.2/11/2026 sebagai dasar penahanan AH selama 20 hari, terhitung 16 November hingga 5 Desember 2026 di Lapas Kelas I Makassar.
Dalam penyidikan, AH diduga memanfaatkan jabatannya sebagai Kepala Unit untuk meloloskan pengajuan pinjaman yang tidak sesuai ketentuan dengan merekayasa data dan persyaratan administrasi kredit.
Proses pengajuan hingga pencairan pinjaman tersebut juga diduga dilakukan secara sepihak tanpa mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di lembaga jasa keuangan tempatnya bekerja.
Dari rangkaian perbuatan tersebut, penyidik menemukan adanya 16 fasilitas kredit fiktif yang telah dicairkan dengan total kerugian keuangan negara mencapai Rp2.315.754.000.
“Akibat perbuatan tersebut, tersangka diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2.315.754.000 atau sekitar Rp2,3 miliar,” ungkap Soetarmi.
Meski satu tersangka telah ditahan, Kejati Sulsel belum menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam perkara tersebut.
Soetarmi menegaskan, penyidik masih mengembangkan kasus ini untuk menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain sekaligus mengungkap seluruh rangkaian dugaan penyimpangan dalam penyaluran kredit.
Kajati Sulsel juga mengingatkan seluruh saksi yang mendapat panggilan pemeriksaan agar memenuhi kewajibannya dan memberikan keterangan secara kooperatif kepada penyidik.
“Bapak Kajati Sulsel mengimbau secara tegas kepada seluruh saksi yang dipanggil agar kooperatif saat menjalani pemeriksaan, serta tidak melakukan upaya merintangi penyidikan, menghilangkan atau merusak barang bukti, maupun mencoba melakukan lobi-lobi perkara,” tegasnya.
Untuk memperkuat pembuktian dan mempercepat penyelesaian berkas perkara, penyidik akan melanjutkan sejumlah langkah hukum, termasuk penggeledahan, pemblokiran, serta penelusuran aliran dana dan aset yang berkaitan dengan dugaan korupsi tersebut.
Upaya penelusuran itu dilakukan melalui pendekatan follow the money untuk melacak pergerakan uang dan follow the asset guna mengidentifikasi aset yang diduga berasal dari tindak pidana.
Kejati Sulsel memastikan proses penyidikan terus berjalan secara profesional dan berintegritas dengan berpedoman pada ketentuan hukum serta prinsip Zero KKN.
Dalam perkara ini, AH disangkakan dengan ketentuan pidana primer Pasal 603 juncto Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.
Sementara untuk sangkaan subsider, penyidik menerapkan Pasal 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. (*)





