HUKUM yang dibiarkan menggantung terlalu lama bukan sekadar kehilangan daya paksa. Ia juga kehilangan wibawa. Apalagi jika perkara yang tak kunjung tuntas melibatkan tokoh besar, pejabat berpengaruh, atau mereka yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
Karena itu, kita menyambut baik langkah kepolisian yang kembali bergerak menuntaskan perkara dugaan pemerasan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Penyidik Polda Metro Jaya bahkan mendatangi Firli di sebuah gelanggang olahraga bulu tangkis pada 10 November 2026 setelah dua kali panggilan pemeriksaan tidak dipenuhinya. Polisi menegaskan kedatangan tersebut bukan penangkapan, melainkan upaya memastikan pemeriksaan dapat dilaksanakan.
Langkah itu patut diapresiasi. Namun, apresiasi saja tidak cukup. Publik membutuhkan kepastian bahwa penyidikan benar-benar bergerak maju, bukan sekadar kembali menghangat setelah sekian lama mengendap.
Firli telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 22 November 2023. Hampir tiga tahun berlalu, perkara tersebut belum juga memasuki persidangan. Berkas perkara bolak-balik antara penyidik dan jaksa karena dinilai belum lengkap.
Sungguh keterlaluan jika perkara sebesar itu terus tersandera urusan administratif dan ketidakhadiran tersangka. Penyidik mesti menggunakan seluruh kewenangan yang diberikan undang-undang secara proporsional agar proses hukum tidak terus tersendat.
Kita tentu tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Namun, menghormati hak tersangka tidak berarti membiarkan proses hukum kehilangan kepastian.
Desakan serupa patut dialamatkan kepada kejaksaan terkait dengan perkara Silfester Matutina. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih itu telah dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung pada 20 Mei 2019 dalam perkara pencemaran nama baik terhadap Jusuf Kalla.
Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap semestinya dilaksanakan, bukan dibiarkan menjadi dokumen yang kehilangan makna. Eksekusi bukan perkara selera, apalagi tawar-menawar politik.
Jika rakyat biasa wajib tunduk pada putusan pengadilan, tokoh yang memiliki akses kekuasaan pun harus diperlakukan sama.
Penegak hukum tidak boleh terus membiarkan ketidakpastian ini berlangsung. Setiap penundaan tanpa alasan hukum yang sah hanya mempertebal kecurigaan publik bahwa hukum masih mengenal kasta.
Kedua perkara tersebut menjadi ujian sederhana sekaligus mendasar bagi negara hukum. Apakah aparat sungguh berani menuntaskan perkara tanpa memandang siapa yang berhadapan dengan hukum?
Kita mendorong kepolisian dan kejaksaan membuka kembali seluruh perkara besar yang terbengkalai, mengevaluasi hambatannya, serta menetapkan langkah penyelesaian yang terukur. Jangan sampai hukum hanya tajam ketika menghadapi mereka yang lemah, tetapi mendadak kehilangan tenaga ketika berhadapan dengan orang kuat.
Sebab, keadilan yang terus ditunda pada akhirnya bukan lagi keadilan. Ia berubah menjadi pengingkaran terhadap hukum itu sendiri.




