Ramai-ramai puluhan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra menyatakan dukungan kepada Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden. Tak hanya di tingkat DPD, ratusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra juga menyuarakan dukungan serupa.
Bahkan, pada hari yang sama, sekitar 20 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI membuat video berdurasi sekitar 35 detik yang berisi dukungan kepada Dasco. Para senator itu berharap Presiden Prabowo Subianto merekomendasikan Dasco untuk menjadi wakil presiden. Penyampaian dukungan tersebut diwakili oleh Anggota DPD dari Sulawesi Tenggara, La Ode Umar Bonte.
Gelombang dukungan itu hanya berselang tiga hari setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan wapres pada Kamis (12/11/2026). Namun, jika ditarik mundur, ternyata dukungan terhadap Dasco sudah muncul sebelum pengunduran diri Gibran diumumkan.
Pada Rabu (11/11/2026) malam, kalangan wartawan menerima undangan konferensi pers dari sekelompok orang yang mengatasnamakan Jaringan Arus Bawah Indonesia. Dalam undangan itu, mereka menyebut bahwa setelah pengunduran diri Gibran sebagai wapres, sosok yang layak menggantikannya adalah Sufmi Dasco Ahmad.
Wartawan diundang menghadiri konferensi pers di sebuah kafe di kawasan Tangerang Selatan, Kamis (12/11/2026) pukul 13.00 WIB. Padahal, saat itu kabar mengenai rencana Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, masih simpang siur.
Salah satu inisiator acara tersebut, mahasiswa pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Samani Tedja, saat dihubungi di Jakarta, Senin (16/11/2026), mengklaim bahwa konferensi pers itu digelar tanpa dorongan dari pihak mana pun. Menurut dia, acara tersebut berangkat dari keinginan sejumlah mahasiswa pascasarjana UIN Jakarta yang menginginkan kursi wapres diisi Dasco.
Samani mengaku tidak mengetahui bahwa pada hari yang sama Gibran akan menyerahkan surat pengunduran dirinya.
”Jadi, kami hanya menyuarakan aspirasi kami saja, enggak tahu kalau Mas Gibran bakal mundur. Kami melihat kondisi bangsa lagi panas. Kami pun mengkaji siapa yang pas. Kalau salah bisa fatal. Kami melihat Prof Dasco yang cocok. Enggak ada yang nyuruh, alamiah,” ujar Samani.
Samani mengaku heran karena meskipun sejumlah wartawan hadir dalam konferensi pers tersebut, tidak ada pemberitaan yang muncul. Ia juga mengungkapkan, sebelum acara dimulai, dirinya sempat ditanyai oleh seseorang yang disebutnya sebagai intelijen. Orang tersebut meminta agar acara dihentikan.
”Kami ditanya-tanya siapa yang nyuruh. Saya bilang enggak ada yang nyuruh. Saya disuruh berhenti. Saya bilang, urusan sama Bapak apa? Disebut karena kondusivitas. Saya tetap melanjutkan konferensi pers. Waktu itu hanya empat orang yang membacakan pernyataan sikap,” kata Samani.
Berbeda dengan kelompok mahasiswa tersebut, jajaran pengurus daerah Gerindra menyuarakan dukungan kepada Dasco secara terbuka melalui video maupun foto yang disebarkan lewat akun media sosial masing-masing.
Salah satunya DPD Partai Gerindra Sumatera Barat. Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat Andre Rosiade, dalam video yang diunggah melalui akun media sosial pribadinya dan akun DPD Gerindra Sumatera Barat, memastikan jajaran pengurus provinsi hingga seluruh DPC di wilayahnya berada dalam satu barisan untuk mendukung Dasco.
Menurut Andre, dukungan itu didasarkan pada rekam jejak dan kesetiaan Dasco dalam membesarkan partai, mengawal Prabowo hingga menjadi presiden, serta perannya sebagai Wakil Ketua DPR.
”Karena beliau adalah kader yang loyal dan selama ini membantu Bapak Prabowo dalam membesarkan partai dan mendukung penuh Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Beliau sebagai Wakil Ketua DPR RI selama ini juga punya kapasitas yang luar biasa dalam rangka membantu pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan,” kata Andre.
Dukungan serupa disuarakan Ketua DPD Partai Gerindra Banten Andra Soni. Bersama seluruh kader dari tingkat kabupaten/kota hingga ranting, Andra menyatakan satu suara untuk mengusung Dasco.
Bagi Gerindra Banten, langkah tersebut bukan sekadar aspirasi politik, melainkan juga keyakinan terhadap kematangan kepemimpinan dan loyalitas Dasco dalam mengawal perjuangan Presiden Prabowo serta cita-cita bangsa.
”Ada tiga hal mendasar yang membuat kami meyakini beliau adalah figur yang tepat: mampu menjaga kesetiaan, merawat kepercayaan, dan menjaga kehormatan,” ujar Andra.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Yan Permenas Mandenas, menegaskan bahwa dukungan dari berbagai jajaran pengurus daerah itu bukan muncul karena paksaan. Dukungan tersebut merupakan sikap kader yang melihat adanya ruang bagi Gerindra untuk mengusulkan kader internal sebagai pengganti Gibran.
”Dengan kesempatan yang diberikan partai-partai koalisi, Gerindra jemput bola untuk mengusung sosok kader internal yang bisa mengimbangi dan menjaga Presiden Prabowo. Semua murni karena soliditas kader terhadap sosok figur Pak Dasco,” kata Yan.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan kader Gerindra lain yang juga masuk bursa cawapres, Yan menyebut ada satu nama yang dianggap senior dan menjadi panutan di partai, yakni Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani. Namun, menurut dia, Muzani lebih tepat menjalankan tugasnya sebagai Ketua MPR seperti sekarang.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas, setidaknya ada tiga nama dari internal Gerindra yang berpeluang dipertimbangkan Presiden Prabowo sebagai cawapres, yakni Dasco, Ahmad Muzani, dan Sugiono.
Meski dukungan terhadap Dasco terus menguat, berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas sebelum 12 November 2026, Dasco belum bersedia dicalonkan sebagai wapres. Ketika dimintai tanggapan mengenai gelombang dukungan yang mengarah kepadanya, Dasco tidak membalas hingga berita ini diturunkan.
Terlepas dari itu, dukungan terhadap Dasco terus berdatangan juga dari sejumlah partai politik koalisi pemerintahan Prabowo. Dari tiga partai pengusung Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024 di luar Gerindra, dua di antaranya, yakni Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN), telah menyuarakan dukungan. Sementara Partai Demokrat belum menyatakan dukungan dan menyerahkan sepenuhnya keputusan pemilihan wapres kepada Prabowo.
Bukan hanya dari internal Gerindra dan sejumlah partai koalisi pemerintahan Prabowo, dukungan pun datang dari partai di luar pemerintahan, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menilai, dari tiga nama yang muncul di internal Gerindra, Dasco memiliki sejumlah kesesuaian dengan kebutuhan Presiden Prabowo ke depan.
Menurut Said, Dasco dinilai memiliki chemistry dengan Prabowo dan dapat membantu mengakselerasi pelaksanaan visi presiden. ”Tentu kita akan mengatakan barangkali itu yang terbaik adalah Pak Dasco. Namun, di balik semua itu, kita tidak boleh mendahului keinginan, kehendak Bapak Presiden,” ujar Said.
Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Djayadi Hanan, menilai, selama Presiden Prabowo belum mengumumkan sosok yang akan dipilih, peluang bagi nama-nama lain untuk mengisi posisi wakil presiden masih terbuka.
Namun, jika melihat dinamika yang berkembang, pilihan Prabowo kemungkinan akan mengarah kepada kader internal Gerindra atau orang-orang di lingkaran dekat presiden. Sebab, partai-partai koalisi pemerintahan sejauh ini tidak secara terbuka mengajukan kader masing-masing. Partai Demokrat pun telah menyatakan menyerahkan keputusan kepada Prabowo.
Meski demikian, Djayadi tidak menutup kemungkinan Prabowo memilih sosok dari luar partai politik, terutama jika presiden lebih mengutamakan kemampuan teknokratis untuk membantu pelaksanaan kebijakan pemerintahan.
Menurut Djayadi, wakil presiden pengganti Gibran tidak cukup hanya memenuhi persyaratan konstitusional dan mampu menjaga manajemen koalisi politik. Sosok tersebut juga perlu memiliki kapasitas di bidang kebijakan pemerintahan dan ekonomi agar bisa membantu presiden menata ulang serta mengeksekusi program-program pemerintah dalam sisa masa jabatan.
Terkait menguatnya dukungan kepada Dasco, Djayadi melihat ada hal yang perlu dicermati dari cara Gerindra menyuarakan sikap politik. Selama ini, pengambilan keputusan dan penyampaian sikap partai tersebut cenderung bersifat komando.
Oleh karena itu, ia menilai kecil kemungkinan dukungan yang muncul secara serentak dari puluhan DPD dan ratusan DPC sepenuhnya merupakan inisiatif masing-masing pengurus daerah.
Djayadi mencatat, jika dukungan dari sekitar 20 DPD Gerindra itu dihitung dari total 38 DPD provinsi, jumlahnya sudah mencakup sekitar 58 persen. Sementara itu, jika dukungan dari 305 DPC dihitung dari total 514 kabupaten/kota, jumlahnya mencapai sekitar 60 persen.
”Dugaan saya, pernyataan dukungan yang ramai-ramai sedikit banyak pasti sinyal-sinyal dari DPP Gerindra. Siapa DPP Gerindra itu? Yang menjalankan tugas sehari-hari, kan, Pak Dasco sendiri bersama Mas Sugiono. Jadi, mungkin sudah ada koordinasi bahwa mereka sepakat soal itu. Pertanyaannya, apakah kemunculan nama Pak Dasco itu sudah atas restu Pak Prabowo sebelumnya?” ujar Djayadi.
Menurut Djayadi, pertanyaan mengenai restu Prabowo menjadi penting. Sebab, jika gelombang dukungan tersebut sudah mendapat persetujuan secara implisit dari Prabowo, besar kemungkinan Dasco menjadi sosok yang diprioritaskan untuk diusulkan sebagai wapres. Meskipun, secara konstitusional, presiden tetap harus mengajukan dua nama.
Dengan kondisi itu, satu nama lainnya bisa saja hanya menjadi pendamping dalam proses pengusulan. Selanjutnya, MPR akan menentukan wakil presiden melalui mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
Namun, ada kemungkinan lain. Dukungan dari berbagai daerah itu belum tentu sudah diketahui atau mendapat persetujuan Prabowo. Dalam skenario ini, gelombang dukungan tersebut bisa menjadi cara kader-kader Gerindra menunjukkan kesamaan sikap sekaligus menyampaikan aspirasi kepada presiden.
”Kalau misalnya skenario itu yang terjadi, yang sebenarnya belum atas restu Pak Prabowo, secara formal memang belum ada, itu berarti Pak Prabowo belum tentu memilih Dasco. Teman-teman juru bicara Gerindra, kan, berkali-kali bilang begitu, dorongan dari bawah dan dukung keputusan apa pun presiden,” kata Djayadi.
Djayadi menilai, dukungan dari internal Gerindra tentu menjadi salah satu pertimbangan bagi Prabowo sebagai ketua umum partai. Namun, ia belum berani menyimpulkan bahwa pilihan presiden sudah mengerucut kepada Dasco.
Menurut dia, sebelum Prabowo menyampaikan sikap, masih perlu dicermati apakah dukungan tersebut merupakan sinyal dari seluruh jajaran DPP yang sudah diketahui presiden atau baru sebatas koordinasi di antara pengurus partai.
”Jadi, sebelum Pak Prabowo sampaikan, nama-nama belum mengerucut ke Pak Dasco. Kalau sudah ada sinyal-sinyal, ya, sudah mengerucut,” ucapnya.
Di luar persoalan dukungan politik, Djayadi mengingatkan bahwa pengisian jabatan wapres juga harus dilihat dari kebutuhan pemerintahan. Sosok yang dipilih idealnya tidak hanya mampu menjaga soliditas koalisi, tetapi juga membantu presiden menghadapi persoalan komunikasi dan pelaksanaan kebijakan.
Djayadi menilai, salah satu tantangan pemerintahan saat ini adalah menurunnya kepercayaan publik. Sejumlah program utama pemerintah, seperti makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga menghadapi berbagai persoalan dalam pelaksanaan.
Oleh karena itu, jika Prabowo ingin menjadikan pengisian jabatan wakil presiden sebagai momentum perbaikan pemerintahan, kapasitas untuk mengeksekusi dan mengoreksi kebijakan perlu menjadi pertimbangan.
Dalam hal ini, Dasco memiliki pengalaman menjaga soliditas koalisi politik, mengawal agenda presiden di DPR, serta membangun komunikasi dengan berbagai aktor politik. Selama ini, ia juga berperan sebagai salah satu komandan lapangan Prabowo dalam mengelola hubungan politik di parlemen.
Akan tetapi, jika Dasco menjadi wapres, tugas tersebut berpotensi tetap melekat kepadanya. Padahal, posisi wapres juga menuntut pembagian tugas yang memungkinkan presiden lebih terbantu dalam menjalankan pemerintahan.
Djayadi melihat, tugas menjaga soliditas koalisi dan jaringan politik sebenarnya masih bisa dijalankan oleh Ahmad Muzani. Namun, Muzani juga memiliki tanggung jawab sebagai Ketua MPR.
Sementara itu, Sugiono yang saat ini menjabat Sekretaris Jenderal Gerindra dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga memiliki beban tugas yang tidak ringan. Terlebih, Gerindra membutuhkan peran sekjen untuk mempersiapkan partai menghadapi Pemilu 2029.
Menurut Djayadi, Sugiono memang dapat membantu Prabowo dan Dasco, tetapi belum tentu memiliki kewibawaan politik yang sama dalam menjaga soliditas koalisi seperti Dasco dan Muzani.
Dengan demikian, jika Dasco dipilih menjadi wapres, prioritas Prabowo kemungkinan lebih tertuju pada konsolidasi politik dan soliditas koalisi. Sementara itu, perbaikan kinerja pemerintahan perlu ditopang oleh pembagian tugas dengan para menteri koordinator dan jajaran kabinet.
Konsekuensinya, pergantian wapres belum tentu otomatis membawa perbaikan kinerja pemerintahan. Apalagi, pola kerja para menteri koordinator selama ini sudah terlihat.
Sebaliknya, jika Prabowo memilih sosok lain sebagai wapres, Dasco dapat tetap menjalankan peran sebagai komandan lapangan yang menjaga soliditas koalisi dan mengelola hubungan dengan para aktor politik.
Pilihan tersebut juga memiliki konsekuensi politik tersendiri. Jika wapres berasal dari internal Gerindra, tanggung jawab atas kinerja pemerintahan akan lebih mudah dilekatkan kepada Prabowo. Publik juga akan lebih mudah mengaitkan keberhasilan ataupun kegagalan pemerintahan dengan presiden dan partai yang dipimpinnya.
”Itu pilihan-pilihan yang tidak mudah. Presiden dituntut untuk membuat keputusan-keputusan yang sulit,” kata Djayadi.





