jpnn.com - JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menekankan pentingnya mengunci aspek pengamanan teknis alat sadap dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan.
Habib Aboe menyampaikan itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dengan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, Senin (16/11/2026).
BACA JUGA: Sohibul Iman Gantikan HNW Jadi Waka MPR, Habib Aboe: Ini Penyegaran dan Regenerasi
RDP itu digelar untuk menyerap masukan terkait penyusunan RUU Penyadapan.
Aboe dalam kesempatan itu menyoroti adanya celah penyalahgunaan akses serta penghapusan jejak digital pada server sistem yang sempat terungkap dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini.
BACA JUGA: Habib Aboe Dorong Kader Perempuan PKS Ambil Peran Strategis Membentuk Generasi Masa Depan
Menurut dia, kelemahan teknis semacam itu tidak boleh lagi terulang dan harus diantisipasi secara ketat melalui payung hukum setingkat UU.
"Mengingat adanya celah penyalahgunaan akses dan penghapusan jejak digital pada server sistem penyadapan yang terungkap dalam kasus penyadapan ilegal baru-baru ini, aspek teknis perlu dikunci dalam undang-undang," katanya.
BACA JUGA: Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Ternyata Turut Jadi Sasaran Penyadapan
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini ini secara khusus meminta pandangan Baintelkam Polri mengenai perumusan protokol keamanan (protocol security) pada sistem penyadapan yang digunakan aparat.
Dia mempertanyakan mekanisme pencegahan agar tidak ada pihak yang bisa memasukkan target penyadapan secara sembarangan tanpa prosedur sah.
"Langkah pengamanan teknis atau protocol security apa yang diusulkan Baintelkam agar sebuah nomor atau target tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem seperti LIMS tanpa otorisasi yang sah?" ujarnya.
Aboe menilai sistem rekam jejak digital (audit trail) memegang peranan vital untuk menjamin akuntabilitas setiap operasi penyadapan.
Dia mendesak desain sistem audit trail ke depan dibuat bersifat permanen, sehingga tidak bisa diutak-atik oleh siapa pun di internal institusi.
"Bagaimana merancang sistem audit trail atau rekam jejak digital yang tidak bisa dimanipulasi atau dihapus oleh operator maupun pejabat internal sekalipun (immutable log)?" kata Aboe.
Masukan dari Baintelkam terkait pengamanan teknis dan penguncian sistem audit trail ini nantinya akan menjadi bahan krusial bagi Komisi III DPR RI dalam merumuskan pasal-pasal pengawasan pada draf RUU Penyadapan. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi




