Jakarta, ERANASIONAL.COM – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menunjuk Ketua Fraksi Gerindra MPR, Habiburokhman, sebagai Ketua Tim Verifikasi Pemilihan Wakil Presiden.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Gabungan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Tim verifikasi ini dibentuk untuk memeriksa persyaratan administrasi calon wakil presiden sebelum proses pemilihan, penetapan, hingga pelantikan yang dijadwalkan berlangsung dalam Sidang Paripurna MPR pada 9 Desember 2026.
Habiburokhman mengatakan, penunjukan dirinya sebagai ketua tim merupakan salah satu keputusan penting dalam rapat yang dihadiri pimpinan MPR dan para ketua fraksi tersebut.
“Rapat Gabungan MPR yang dihadiri para pimpinan MPR bersama para ketua fraksi sore tadi memutuskan saya sebagai Ketua Tim Verifikasi Pemilihan Wakil Presiden,” ujar Habiburokhman di Jakarta, dikutip dari Antara.
Ia menjelaskan, tim akan bertanggung jawab memastikan seluruh dokumen persyaratan yang diajukan kandidat wakil presiden telah lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.
Tahapan pemeriksaan administrasi tersebut direncanakan berlangsung selama 14 hari, mulai 25 November hingga 8 Desember 2026.
Habiburokhman menegaskan, proses verifikasi tidak akan dilakukan sebatas memenuhi prosedur.
Tim akan menjalankan pemeriksaan secara aktif, termasuk berkoordinasi dengan lembaga atau instansi terkait guna memastikan keabsahan dokumen para kandidat.
“Kami akan proaktif dengan instansi terkait untuk memaksimalkan tugas kami,” tegas Ketua Komisi III DPR RI tersebut.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya menyampaikan bahwa setiap calon wakil presiden yang diajukan Presiden Prabowo Subianto harus memenuhi 22 persyaratan administratif.
Menurut Muzani, pembentukan tim verifikasi diperlukan untuk memastikan seluruh ketentuan tersebut dipenuhi sebelum nama-nama kandidat diproses lebih lanjut oleh MPR.
Ia juga menegaskan, Presiden harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden beserta seluruh dokumen pendukung yang menjadi persyaratan.
“Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi,” kata Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Dengan pembentukan tim tersebut, MPR mulai mempersiapkan tahapan administratif menuju pengisian jabatan wakil presiden melalui mekanisme yang akan diputuskan dalam Sidang Paripurna mendatang. []





