JAKARTA, KOMPAS.TV - Polri akan menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EH) terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa (17/11/2026).
Jadwal sidang tersebut sebelumnya disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.
“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026," kata Trunoyudo, Senin (16/11/2026).
Baca Juga: Polri Lanjutkan Sidang Etik Pelaku Penyadapan Pekan Depan: Masih 3 Tersangka, Ada Eks Kapolri
Menurut penuturannya, Sidang KKEP tersebut akan dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo selaku Ketua Komisi dan Irjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi.
Sementara anggota komisi terdiri dari Irjen Pol Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, serta Irjen Pol Toni Ariadi Efendi.
Lebih lanjut Trunoyudo mengungkapkan mengenai dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada Eko Hadi.
Dijelaskan dia, dugaan pelanggaran dimaksud meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Dugaan pelanggaran itu, kata dia diduga dilakukan Eko Hadi saat menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Atas hal tersebut, yang bersangkutan dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Lebih lanjut, Trrunoyudo memastikan Sidang KKEP tersebut akan mengedepankan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas.
"Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” tandasnya.
Adapun dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka.
Keempatnya yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Slamet Uliandi (SU).
Pada Selasa lalu (10/11), Polri telah menggelar sidang KKEP terhadap salah satu tersangka yakni Ahrie Sonta, dan menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Atas putusan tersebut, Ahrie Sonta menyatakan mengajukan banding.
Baca Juga: Ahrie Sonta Jalani Sidang Etik dalam Kasus Penyadapan Presiden, Tertunduk Sambil Baca Dokumen
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Isnaya Helmi Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV
- sidang etik
- polri
- Irjen Eko Hadi
- kasus penyadapan prabowo
- penyadapan





