Misi Perguruan Tinggi yang Berkeadilan

katadata.co.id
2 jam lalu
Cover Berita

Perguruan tinggi Indonesia selama ini menjalankan tanggung jawab yang sangat besar dengan kapasitas yang bervariasi. Sebagian memiliki dosen senior, fasilitas, dan pendanaan untuk mengembangkan penelitian, sementara banyak kampus perlu memusatkan sumber dayanya hanya pada layanan pengajaran. 

Perbedaan tersebut perlu menjadi dasar penetapan misi dan ukuran keberhasilan kampus. Kita membutuhkan kebijakan yang menghargai kontribusi setiap perguruan tinggi sekaligus memberi celah kesempatan bagi mereka untuk dapat berkembang.

Pembagian misi akan memperoleh dukungan apabila keadilan hadir dalam pelaksanaannya. Kampus pengajaran (teaching university) memerlukan pendanaan dan penghargaan yang layak, sedangkan mandat universitas penelitian (research university) harus diberikan berdasarkan kapasitas serta mutu yang dapat diperiksa. Dengan demikian, mahasiswa memperoleh pendidikan yang baik dan sumber daya penelitian digunakan secara tepat dan bertanggung jawab.

Ketimpangan Kapasitas Dosen

Publikasi Statistik Pendidikan Tinggi 2025 mencatat 127 PTN dan 2.713 PTS dalam lingkup Kemdiktisaintek, dengan masing-masing sekitar 4,41 juta dan 4,83 juta mahasiswa terdaftar. PTS mencakup 95,53% institusi, tetapi melayani 52,30% mahasiswa. Besarnya peran tersebut menempatkan peningkatan mutu PTS sebagai bagian penting agenda pendidikan nasional. Perbaikan pada pengajaran di sektor swasta akan menjangkau lebih dari separuh mahasiswa dalam lingkup kementerian.

Besarnya peran swasta belum diikuti komposisi kapasitas akademik yang sebanding. Masih mengacu pada publikasi tersebut, proporsi doktor mencapai 35,90% di PTN dan 20,54% di PTS. Jumlah lektor kepala dan guru besar mencakup 26,90% dosen PTN, dibandingkan 8,68% dosen PTS. 

Hal yang perlu ditekankan di sini adalah hubungan antara kapasitas dan tuntutan pekerjaan akademik. Pendidikan doktor serta penelitian membutuhkan pembimbing, fasilitas, dan pendanaan berkelanjutan. Pengajaran berkualitas juga menuntut persiapan, pembimbingan mahasiswa, serta asesmen yang serius. Ketika seluruh ambisi dibebankan sekaligus tanpa dukungan memadai, kedalaman pekerjaan akademik berisiko berkurang.

Kualifikasi dan jabatan dosen merupakan indikator kapasitas, sementara keberhasilan pengajaran perlu diperiksa melalui pencapaian mahasiswa. Penilaian juga harus menjangkau program studi. Reputasi universitas belum tentu menggambarkan pengalaman belajar yang sama pada setiap bidang di dalamnya.

Misi di Tengah Kepentingan

Penegasan misi menghadapi kerumitan politik, ekonomi, sosial, dan budaya pendidikan tinggi Indonesia. Pemerintah membutuhkan capaian yang dapat dilaporkan, kampus memerlukan pendapatan, dan dosen mengharapkan perkembangan karier. Keluarga menginginkan kesempatan kerja serta mobilitas sosial. Misi menjadi pegangan untuk menimbang berbagai kepentingan tersebut dan menentukan prioritas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kehidupan sosial kita, gelar dan reputasi kampus memiliki nilai simbolis yang kuat. Kita menaruh harapan tinggi pada pemegang gelar akademik untuk jabatan publik seperti memimpin pemerintahan atau menjadi wakil rakyat. Kampus perlu ikut mendidik masyarakat mengenai hubungan antara pendidikan, kemampuan, dan tanggung jawab.

Penghargaan terhadap kredensial dapat berkembang menjadi credentialism ketika gelar memperoleh pengakuan yang terlepas dari kompetensi. Loyalitas primordial dan patronase patut diperiksa ketika kedekatan keluarga, kelompok, atau kekuasaan memengaruhi keputusan akademik. Hubungan tersebut memerlukan pembuktian pada setiap kasus. Kejelasan misi membantu kampus menetapkan batas dalam penerimaan mahasiswa, pemberian penghargaan, kerja sama, dan penilaian dosen.

Universitas perlu bekerja sebagai mission-driven organization, yaitu organisasi yang menjadikan misi sebagai dasar keputusan dan pertanggungjawaban hasil. Misi harus tercermin dalam anggaran, pembagian pekerjaan, dan penghargaan terhadap kontribusi. Melalui keterbukaan hasilnya, kampus sekaligus mendidik masyarakat untuk mengenali keunggulan pengajaran dan penelitian. Akreditasi serta ranking kemudian dibaca sesuai cakupan penilaiannya.

Pembagian Misi Kampus

Pembenahan dapat ditempuh melalui dua langkah yang saling mendukung. Langkah pertama adalah menetapkan misi dominan berdasarkan evaluasi kapasitas. PTN besar yang memenuhi persyaratan diarahkan menjadi universitas penelitian, dengan kesempatan setara bagi PTS yang telah membuktikan mutu risetnya. PTN kecil dan sebagian besar PTS dapat mengutamakan pengajaran serta penelitian terapan sesuai kebutuhan wilayah.

Pemerintah harus melibatkan penilai independen dan pakar disiplin, dengan kriteria serta hasil evaluasi yang terbuka. Kampus dapat melakukan perubahan misi ketika kapasitasnya meningkat atau terjadi perubahan orientasi. Penilaian hingga tingkat program studi memungkinkan pengembangan bidang unggulan tanpa memaksakan seluruh bagian universitas memiliki orientasi serupa.

Jerman memberikan contoh melalui universities of applied sciences, yang berorientasi praktik dan memiliki hubungan kuat dengan dunia kerja. Menurut DAAD, jalur ini melayani lebih dari satu juta mahasiswa. Indonesia dapat mempelajari kemapanan jalur tersebut dengan menyediakan pendanaan dan karier dosen yang menghargai keunggulan pengajaran.

Kampus pengajaran dinilai melalui kompetensi, keberhasilan studi, dan perkembangan lulusan, dengan memperhatikan latar mahasiswa serta kondisi daerah. Universitas penelitian dinilai melalui mutu karya, pembimbingan doktor, dan kontribusi pengetahuan. Keduanya tetap menjalankan pendidikan dan penelitian dengan bobot berbeda.

Dikti atau BAN-PT perlu mengembangkan daftar publikasi yang diakui melalui penilaian pakar setiap disiplin, dengan kriteria terbuka dan pembaruan berkala. Pendekatan Australian Business Deans Council atau ABDC dapat menjadi salah satu contoh. Panduan tersebut perlu disertai pemeriksaan mutu karya dan audit terhadap pola publikasi berisiko, termasuk kemungkinan ketergantungan pada jurnal predator.

Langkah kedua adalah membangun konsorsium pemerataan kapasitas PTN dan PTS. Pendanaan beberapa tahun dapat digunakan untuk pendidikan doktor, pengajaran bersama, pembimbingan penelitian, dan pemanfaatan fasilitas. Dukungan pengganti mengajar diperlukan agar mahasiswa di kampus asal tetap terlayani. Konsorsium juga memungkinkan yayasan mempertahankan identitas sambil berbagi sumber daya.

Pengalaman Korea Selatan melalui Brain Korea 21 memperlihatkan manfaat pendanaan berkelanjutan bagi pendidikan pascasarjana dan penelitian. Kajian Bank Dunia juga mencatat bahwa aturan anggaran yang kaku dan penilaian seragam membatasi pelaksanaan program. Konsorsium Indonesia perlu diberi keleluasaan mengalokasikan dana, dengan target sesuai kapasitas awal dan kebutuhan wilayah. Seleksi terbuka serta pelaporan manfaat setiap anggota diperlukan agar pendanaan ikut memperkuat kampus yang masih tertinggal.

Pembagian misi memerlukan keberanian mengubah pendanaan dan penghargaan. Keunggulan mengajar harus membuka karier yang layak, sementara mandat penelitian disertai pembuktian mutu. Pada akhirnya, martabat pendidikan tumbuh dari kesungguhan menunaikan tanggung jawab, dan ilmu memperoleh maknanya ketika membantu kehidupan bersama.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Pencairan BSU 2026 Bisa Lewat Kantor Pos Tidak? Ini Penjelasannya
• 17 jam lalukompas.tv
thumb
IEU-CEPA dan Tantangan Kepastian Regulasi Indonesia
• 5 jam lalukatadata.co.id
thumb
GridOto Award 2026 Berikan 45 Penghargaan untuk Mobil dan Motor Terbaik di Indonesia
• 22 jam lalugrid.id
thumb
Polisi Sita Celana Mahasiswi yang Diduga Diperkosa Bupati Kupang Yosef Lede
• 3 jam lalurctiplus.com
thumb
11 Ruas Tol Dibuka Gratis saat Nataru 2026/2027, Cek Daftar Lokasinya
• 4 jam lalueranasional.com
Berhasil disimpan.