Jakarta: Amerika Serikat gemar mengajarkan dunia tentang kapitalisme. Persaingan harus bebas, inovasi tidak boleh dibatasi, dan pemerintah seharusnya tidak terlalu jauh mencampuri urusan bisnis.
Namun, prinsip-prinsip itu tampaknya punya pengecualian. Ketika kepentingan geopolitik Washington terusik, pasar bebas mendadak tidak lagi sebebas yang mereka khotbahkan.
Kisah Jensen Huang, pendiri Nvidia yang mengundurkan diri dari jabatan CEO, memperlihatkan kontradiksi tersebut. Di balik skandal perselingkuhan dan dugaan spionase Tiongkok yang menyeret namanya, terdapat pertarungan kekuasaan di Washington tentang siapa yang berhak menentukan arah industri teknologi Amerika.
Baca Juga :
Kejatuhan Jensen Huang Ancam Kecerdasan Buatan Kehilangan Pendukung UtamaHuang memang mengakui telah berselingkuh. Namun, pengakuan itu tidak otomatis membuktikan bahwa perempuan yang dikaitkan dengannya, Alice Huang, merupakan mata-mata Tiongkok.
Presiden AS Donald Trump mengatakan pada 9 November bahwa FBI sedang menyelidiki tuduhan spionase tersebut. Sementara itu, Jaksa Agung AS Todd Blanche pada 12 November menegaskan bahwa Departemen Kehakiman belum mencapai kesimpulan mengenai status Alice sebagai mata-mata Tiongkok.
Dua persoalan ini harus dipisahkan: perselingkuhan merupakan persoalan personal Huang, sedangkan status Alice sebagai mata-mata masih sebatas dugaan. Namun, laporan The Washington Post pada 13 November 2026 mengungkap dimensi politik yang jauh lebih besar di balik kontroversi tersebut.
Menurut laporan itu, sejumlah pejabat keamanan nasional pemerintahan Donald Trump merasa tidak nyaman dengan besarnya pengaruh Huang terhadap presiden. Huang sebelumnya berhasil mendapatkan dukungan Trump untuk tetap menjual chip AI Nvidia ke Tiongkok, sementara kelompok garis keras di Washington menginginkan pembatasan yang jauh lebih ketat.
Menteri Luar Negeri Marco Rubio kemudian mengirimkan memo kepada Trump mengenai hubungan Huang dengan sosok yang dicurigai sebagai mata-mata Tiongkok. Memo tersebut didasarkan pada laporan CIA. Namun, seorang sumber yang mengetahui persoalan itu mengatakan kepada The Washington Post bahwa Rubio menyusun ulang laporan intelijen tersebut dengan bahasa yang lebih tegas.
Seorang mantan pejabat yang dikutip surat kabar itu bahkan mengatakan, “Mereka ingin menghancurkan pengaruh Jensen terhadap presiden.”
Pernyataan tersebut bukan bukti bahwa pemerintah AS merekayasa tuduhan spionase atau menciptakan skandal perselingkuhan. Namun, laporan itu memperlihatkan adanya pertarungan kepentingan di Washington. Huang memiliki pengaruh terhadap Trump, dan sejumlah pejabat ingin pengaruh tersebut dihancurkan. Nvidia Berbenturan dengan Ambisi Washington Washington tidak harus menciptakan sebuah skandal untuk memanfaatkannya. Terkadang, cukup dengan mengangkat isu tertentu, membingkainya melalui kepentingan keamanan nasional, lalu membiarkan tekanan politik bekerja.
Masalahnya bukan sekadar Tiongkok. Huang tidak bermain sesuai keinginan Washington.
Huang konsisten menentang pendekatan yang ingin menutup akses Nvidia ke pasar Tiongkok. Baginya, meninggalkan pasar tersebut justru berisiko menyerahkan panggung kepada produsen chip lokal, terutama Huawei. Ini bukan semata-mata idealisme perdagangan bebas. Tiongkok merupakan pasar besar yang terlalu menguntungkan untuk ditinggalkan begitu saja.
Data IDC yang dilihat Reuters menunjukkan pangsa Nvidia di pasar chip AI pusat data Tiongkok mencapai 34 persen pada semester pertama 2026. Pengiriman akselerator AI Nvidia ke negara tersebut tercatat 678.000 unit, turun 44 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, produsen lokal Tiongkok terus memperkuat posisinya.
Persaingan tersebut tidak bisa dilepaskan dari ambisi Amerika Serikat dan Tiongkok untuk mendominasi industri kecerdasan buatan. Chip bukan lagi sekadar komoditas teknologi, melainkan infrastruktur strategis yang menentukan kemampuan sebuah negara mengembangkan AI.
Karena itu, bagi Washington, membatasi akses Beijing terhadap chip canggih merupakan bagian dari upaya mempertahankan keunggulan teknologi. Namun, bagi Nvidia, pembatasan tersebut juga berarti menyerahkan sebagian pasar kepada pesaing Tiongkok.
Baca Juga :
Kontroversi Nvidia Memanas, Eks CEO Jensen Huang Diminta Bersaksi di Senat ASPada Desember 2025, Trump bahkan mengumumkan izin penjualan chip H200 Nvidia kepada pelanggan tertentu di Tiongkok dengan skema yang memungkinkan pemerintah AS memperoleh bagian dari pendapatan penjualan. Menteri Perdagangan Howard Lutnick mengatakan kesepakatan tersebut dibicarakan langsung oleh Trump dan Huang.
Artinya, Washington tidak sepenuhnya menolak perdagangan chip dengan Tiongkok. Mereka hanya ingin menentukan produk apa yang boleh dijual, kepada siapa, dan dengan persyaratan seperti apa. Pasar bebas boleh berjalan, selama pemerintah tetap memegang kendali. Washington Ingin CEO yang Sejalan Sikap Huang terhadap Tiongkok juga terlihat dalam pandangannya mengenai AI terbuka. Dalam wawancara dengan Axios pada 22 Juli 2026, ia memuji kualitas model AI terbuka buatan Tiongkok dan mendorong agar teknologi tersebut tetap digunakan. Bagi Huang, keterbukaan dapat memperluas ekosistem AI sekaligus meningkatkan permintaan terhadap infrastruktur komputasi.
Pandangan itu berseberangan dengan kelompok di Washington yang melihat perkembangan AI Tiongkok sebagai ancaman strategis. Bagi mereka, keterbukaan teknologi berpotensi menguntungkan pesaing Amerika. Bagi Huang, menutup pintu justru berisiko membuat Amerika kehilangan pasar dan pengaruh.
Kasus Anthropic dan OpenAI juga memperlihatkan besarnya tekanan pemerintah terhadap perusahaan teknologi. Pada Februari 2026, Anthropic berselisih dengan Pentagon karena menolak menghapus pembatasan penggunaan AI untuk senjata otonom dan pengawasan massal. Pemerintahan Trump kemudian memerintahkan lembaga federal menghentikan penggunaan teknologi perusahaan tersebut.
OpenAI mengambil jalur berbeda dengan mencapai kesepakatan bersama Pentagon. Perusahaan itu menyatakan tetap mempertahankan sejumlah batasan penggunaan, termasuk larangan pengawasan massal terhadap warga Amerika dan pengarahan sistem senjata otonom.
Jadi, persoalannya bukan bahwa satu perusahaan sepenuhnya tunduk dan yang lain sepenuhnya bebas. Namun, kasus keduanya menunjukkan betapa besar daya tekan Washington melalui kontrak pertahanan dan kebijakan pengadaan.
Di sinilah kemunafikan kapitalisme Amerika semakin sulit disembunyikan. Pemerintah ingin perusahaan teknologinya menjadi juara dunia, tetapi juga ingin menentukan bagaimana mereka harus bermain. CEO boleh bicara tentang inovasi dan kebebasan selama pandangannya tidak berbenturan dengan agenda negara.
Tentu, keamanan nasional bukan alasan yang bisa diabaikan. Namun, alasan tersebut tidak boleh menjadi kartu sakti untuk menekan perusahaan yang memiliki kepentingan bisnis berbeda dari pemerintah.
Kasus Huang belum membuktikan bahwa Washington merekayasa skandal yang menjatuhkannya. Tetapi, pertarungan pengaruh di sekitar Trump menunjukkan bahwa kejatuhannya tidak bisa dilepaskan begitu saja dari persaingan teknologi AS-Tiongkok.
Pada akhirnya, Amerika perlu menjawab satu pertanyaan: apakah mereka benar-benar percaya pada pasar bebas, atau hanya menyukai pasar bebas ketika hasilnya menguntungkan Washington?
Jika perusahaan hanya boleh mengambil keputusan selama tidak bertentangan dengan kepentingan pemerintah, itu bukan kebebasan pasar. Itu adalah kapitalisme dengan izin negara.




