JAKARTA, KOMPAS — Perlindungan hak ekonomi yang lebih kuat bagi pencipta di tengah perkembangan kecerdasan buatan (AI) menjadi salah satu hal yang disoroti pelaku industri kreatif dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta.
Pembenahan aturan melalui revisi atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta itu diharapkan dapat melindungi karya sekaligus memastikan pelaku seni memperoleh penghasilan layak dari karyanya.
Masukan tersebut disampaikan sejumlah akademisi, pakar seni, dan seniman dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Guru Besar Bidang Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan, Fajar Sugianto, menyoroti pentingnya kepastian pengembalian hak ekonomi kepada pencipta setelah jangka waktu tertentu dalam perjanjian jual putus. Hak ekonomi adalah hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapat manfaat ekonomi atau keuntungan finansial dari ciptaannya.
Menurut Fajar, pengaturan tersebut perlu memperhatikan ketimpangan informasi serta posisi tawar antara pencipta dan pihak yang memperoleh hak atas karyanya.
Pencipta, terutama di daerah, belum tentu memiliki informasi yang memadai mengenai potensi nilai ekonomi jangka panjang sebuah karya ketika menandatangani perjanjian. Ini berbeda dengan perusahaan rekaman dan produser yang biasanya memiliki akses lebih besar terhadap data distribusi, jaringan pasar, serta teknologi.
Menurut Fajar, keterbatasan literasi hukum, akses pendampingan hukum, dan ketergantungan finansial juga dapat menyulitkan pencipta untuk merundingkan kembali perjanjian. Ia mengusulkan agar ketentuan peralihan mengenai pengembalian hak itu turut memuat masa penyesuaian, mekanisme pemberitahuan tertulis, serta kepastian bagi ahli waris.
Ia juga mengusulkan kesempatan negosiasi ulang bagi penerima hak yang telah melakukan investasi, promosi, dan distribusi secara signifikan.
Kalau enggak salah, kalau dikasih 50.000 itu, mereka udah berterima kasih banyak. Karena selama ini belum pernah dihargai.
Terkait hak ekonomi, musisi Gilang Ramadhan menyoroti bahwa pembahasan hak ekonomi dalam hak cipta juga perlu menjangkau keberlanjutan musik tradisi.
Menurut dia, keberadaan lembaga manajemen kolektif (LMK) musik tradisi tidak hanya berkaitan dengan besarnya royalti, tetapi juga terkait penghargaan terhadap seniman dan keberlangsungan kegiatan berkesenian di daerah.
Gilang mengatakan, upaya mengenalkan pengelolaan hak secara kolektif kepada musisi tradisi membutuhkan waktu. Penjelasannya perlu disesuaikan dengan bahasa dan pemahaman seniman agar manfaat lembaga tersebut dapat dimengerti.
Ia menuturkan, sebagian musisi tradisi sudah merasa dihargai ketika menerima royalti, sekalipun nilainya masih kecil. “Kalau enggak salah, kalau dikasih 50.000 itu, mereka udah berterima kasih banyak. Karena selama ini belum pernah dihargai,” ujarnya.
Penghargaan tersebut diharapkan dapat mendorong mereka untuk terus berkarya. “Setidaknya dengan adanya LMK ini, musisi-musisi di daerah akan lebih dihargai,” katanya.
Senada, Sekretaris LMK Musik Tradisi Nusantara Langgam Kreasi Budaya, Arhamuddin Ali, menyoroti kejelasan pengelolaan hak ekonomi atas ekspresi budaya tradisional. Menurut dia, ketentuan mengenai hak cipta yang dipegang negara perlu disertai kejelasan mengenai pihak pengelolanya.
Ia juga meminta agar hak pelaku pertunjukan dan produser rekaman tetap diperhatikan ketika karya komunal direkam dan dimanfaatkan secara komersial. Status sebuah karya sebagai milik komunal, menurut dia, perlu dibedakan dari hak terkait yang timbul atas pertunjukan dan rekamannya.
Arhamuddin mengusulkan mekanisme agar royalti yang belum diklaim dari pemanfaatan musik komunal dapat kembali kepada masyarakat adat atau komunitas budaya yang bersangkutan. Ia juga meminta kejelasan pembiayaan operasional LMK dalam menjalankan distribusi royalti.
Persoalan lain adalah karya baru bernuansa tradisional yang dianggap sebagai karya komunal. Arhamuddin menuturkan, anggapan tersebut pernah menjadi kendala ketika pihaknya meminta royalti, padahal penciptanya masih hidup dan terdaftar sebagai anggota LMK.
Oleh karena itu, ia mengusulkan pembedaan yang tegas antara karya baru yang memiliki pencipta dan ekspresi budaya tradisional yang bersifat komunal. Kedudukan pencipta musik dan koreografer dalam sebuah pertunjukan juga perlu diperjelas agar masing-masing pihak memperoleh hak ekonomi dari pemanfaatan karyanya.
Selain hubungan kontraktual, Fajar menilai Rancangan UU Hak Cipta juga perlu mengantisipasi pelanggaran melalui kecerdasan buatan (AI). Perlindungan diusulkan tidak hanya mengandalkan sanksi setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga melalui sistem teknologi yang dapat mencegahnya.
Ia pun mengusulkan kewajiban penandaan digital pada konten hasil AI serta mekanisme penolakan penggunaan karya yang dapat dibaca oleh mesin. Dengan mekanisme tersebut, sistem dapat mengenali karya yang diciptakan oleh AI sehingga pemanfaatan karya dapat dibatasi.
Ketika ekspresi budaya tradisional mendapat manfaat ekonomi, tentu akan lebih banyak orang yang ingin mengembangkannya.
Fajar juga mendorong penerapan pembuktian terbalik dalam perkara dugaan pelanggaran hak cipta melalui AI. Usulan itu berangkat dari keterbatasan pencipta untuk menelusuri penggunaan karyanya sebagai data latih AI maupun mengakses informasi yang dikuasai pengembang.
“Tidak semua pencipta memiliki kapital untuk mengakses platform-platform AI,” ujarnya saat menyampaikan usulan dalam RDPU DPR RI, Senin (16/11/2026).
Fajar mengusulkan agar pengembang AI bertanggung jawab pada tahap penggunaan data latih, sedangkan pembuat konten bertanggung jawab atas keluaran yang dihasilkannya. Platform digital juga mesti bertanggung jawab jika lalai menindaklanjuti pemberitahuan dan permintaan penurunan konten yang melanggar hak cipta.
Menanggapi berbagai masukan yang muncul di rapat, pemimpin RDPU Martin Manurung mengatakan, pembahasan RUU Hak Cipta memberikan perhatian khusus kepada ekspresi budaya tradisional. Ia berharap perlindungan tersebut dapat membuat seni tradisi berkembang di dalam negeri sekaligus memberikan penghidupan bagi para pelakunya.
Martin juga mengajak para narasumber untuk terus memantau pembahasan di Baleg dan menyampaikan masukan tertulis di luar forum rapat. “Ketika ekspresi budaya tradisional mendapat manfaat ekonomi, tentu akan lebih banyak orang yang ingin mengembangkannya, karena dari situ mereka bisa hidup dan berkembang,” ujarnya.
Adapun narasumber lain yang turut hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut antara lain musisi sekaligus anggota tim A&R Bahasa Ibu Records, Badrus Zeman; Guru Besar Bidang Ilmu Koreografi Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, Eko Supriyanto; Rektor ISI Bali, I Wayan Adnyana; Ketua Lembaga Kolektif Berbasis Musik Tradisi, Shatria Aden Dharma; serta Direktur Yayasan Rawindra Kata Hara, Aldino Putra.





