JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah menghadapi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun untuk periode November hingga Desember 2026.
Namun, target tersebut dinilai perlu dilihat secara hati-hati agar upaya mengejar penerimaan negara tidak justru menekan aktivitas ekonomi.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia menilai target penerimaan perpajakan 2026 sejak awal cukup tinggi dibandingkan pertumbuhan rata-rata sebelumnya.
Menurut Telisa, pemerintah tidak harus memaksakan seluruh kekurangan penerimaan tersebut untuk dikejar apabila kondisi ekonomi belum mendukung.
“Jadi kalau saya melihat begini loh, kita tuh dari akarnya dulu. Sebenarnya ini ada sejarah ya dari riset kami dan ini riset para ekonom juga yang kami refer. Jadi sebenarnya memang target Rp2.693,7 triliun, target pajak, target perpajakan ya termasuk pajak dan cukai," ujar Telisa dalam tayangan Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Selasa (17/11/2026).
"Nah kalau perpajakannya saja kan Rp2.357,7 triliun. Ini tuh pertumbuhan dari targetnya itu sendiri sekitar 8,14 persen. Nah itu tuh sebenarnya agak ketinggian dibandingkan dengan rata-rata yang sebelumnya 7 persen pertumbuhannya. Nah ini memang kita memasang targetnya agak ketinggian.”
Baca Juga: ASEAN Tandatangani Perjanjian Ekonomi Digital DEFA, Pertama di Dunia yang Mengikat Secara Hukum
Target Pajak Dinilai Terlalu TinggiTelisa menjelaskan realisasi penerimaan pajak pada 2025 hanya mencapai 89 persen dari target. Menurutnya, capaian tersebut seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah ketika menetapkan target penerimaan tahun berikutnya.
Ia juga menilai kondisi global pada 2026 memberikan tantangan tersendiri bagi penerimaan negara, mulai dari arus modal keluar hingga kenaikan harga minyak yang menekan likuiditas perusahaan.
“Jadi sebenarnya yang dikejar enggak harus Rp514 triliun sebetulnya. Kalau misalkan waktu itu memasang target pajaknya tidak terlalu tinggi," ujarnya.
"Nah kenapa? Karena kita itu waktu 2025 tuh rendah banget porsi realisasi dibandingkan dengan target. Jadi tercapainya cuma 89 persen yang waktu lalu. Nah jadi harusnya historis waktu 89 persen kita tidak terlalu memasang ketinggian targetnya.”
Ia menambahkan, pemerintah juga perlu memperhatikan pengelolaan restitusi pajak karena hal tersebut turut memengaruhi iklim investasi.
Baca Juga: Pemprov Jateng Siap Luncurkan 1.000 Desa Wisata Baru, Perluas Destinasi-Tingkatkan Perekonomian
Penagihan Terlalu Agresif Berisiko Tekan EkonomiTelisa mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu agresif mengejar penerimaan pajak. Menurutnya, upaya tersebut perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan kondisi dunia usaha.
Ia khawatir penagihan yang berlebihan justru berdampak terhadap daya beli dan pertumbuhan ekonomi.
“Jangan sampai kita terlalu agresif akhirnya menekan dan membabi buta misalkan ya. Atau terlalu agresif lah, bukan membabi buta," ucap Telisa.
"Jangan sampai terlalu agresif sehingga kondisi daya beli itu jadi bisa untuk mengurangi pertumbuhan ekonomi juga.”
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Laela Putri Rahmadani Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- pemerintah
- pajak
- target pajak
- ekonomi
- penerimaan pajak





