Polri Mulai Gelar Sidang Etik Irjen Eko Hadi di Kasus Penyadapan, Dipimpin Komjen Hendro Pandowo

kompas.tv
10 jam lalu
Cover Berita
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko (kanan) di Gedung Divpropam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Divpropam Polri mulai menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS). (Sumber: ANTARA/Nadia Putri Rahmani.)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Divisi Propam (Divpropam) Polri mulai menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) pada hari ini, Selasa (17/11/2026).

Adapun sidang etik tersebut terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Di mana Eko Hadi merupakan salah satu tersangka dalam perkara tersebut.

Berdasarkan keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, jalannya persidangan telah dimulai sejak pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB.

Baca Juga: Hari Ini, Polri Gelar Sidang Etik Irjen Eko Hadi terkait Kasus Penyadapan Prabowo

"Selasa, 17 November 2026 tepatnya tadi sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap terduga pelanggar EHS,” ungkapnya, di Gedung Divpropam Polri, Jakarta, Selasa.

Menurut penjelasannya, Sidang KKEP tersebut dipimpin oleh Komjen Pol. Hendro Pandowo selaku Ketua Komisi dengan Wakil Ketua Komisi Irjen Pol Agus Dwi Hermawan.

"Serta tiga anggota komisi lainnya (yakni) Irjen Pol Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, serta Irjen Pol Toni Ariadi Efendi," tuturnya.

Selain itu, dalam perangkan sidang kode etik ini, juga terdapat dua pendamping hukum dari Divisi Hukum atau Divkum Polri sebagai pembela, dan dua personel dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri sebagai penuntut.

Profesional, Prosedural, Proporsional

Pihak kepolisian menegaskan akan mengawal proses persidangan ini secara profesional, prosedural, proporsional, dan menjunjung tinggi objektivitas, transparansi, serta akuntabilitas.

“Tentunya Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tutur Trunoyudo.

Ia memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal Polri.

Lebih lanjut Trunoyudo menyampaikan, putusan dari majelis KKEP ini akan segera diumumkan kepada publik setelah seluruh rangkaian sidang selesai dilaksanakan.

"Hasilnya akan kami sampaikan. Hasil dari proses ini tentu digunakan secara hukum, demi memberikan kepastian hukum dan juga rasa keadilan," tegasnya. 

Baca Juga: Polri Lanjutkan Sidang Etik Pelaku Penyadapan Pekan Depan: Masih 3 Tersangka, Ada Eks Kapolri

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Isnaya Helmi Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV

Tag
  • polri
  • sidang etik
  • irjen eko hadi
  • kasus penyadapan
  • kasus penyadapan prabowo
  • komjen hendro pandowo
Selengkapnya


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Legislator : Badak Jawa terbukti mampu bertahan dari letusan Krakatau
• 17 jam laluantaranews.com
thumb
Soal Prabowo Belum Ajukan Nama Cawapres, Yusril Ungkap Proses yang Harus Dilalui
• 4 jam lalukompas.tv
thumb
Polisi Ungkap Motif Ibu di Lumajang Tenggelamkan Kepala Balita di Ember hingga Tewas
• 3 jam lalurctiplus.com
thumb
NPD hingga Kelompok Penerbang Roket Ramaikan JBL Sound Fest 2026 di Blok M
• 14 jam laludewiku.com
thumb
Mobil Tidak Bisa Distarter tapi Lampu Menyala, Ini Penyebabnya
• 3 jam lalumedcom.id
Berhasil disimpan.