Jakarta, VIVA - Sidang etik terhadap Irjen Eko Hadi Santoso terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto resmi dimulai di Mabes Polri, Selasa (17/11/26).
Persidangan yang menentukan nasib karier jenderal bintang dua itu digelar secara tertutup. Eko Hadi bersama majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri telah memasuki ruang sidang di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri.
Kepala Biro Penerangan Masyarakar Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, sidang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2.
"Telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap terduga pelanggar EHS," kata Trunoyudo.
Persidangan tersebut dipimpin Komjen Hendro Pandowo selaku Ketua Komisi merangkap anggota. Sementara posisi Wakil Ketua Komisi merangkap anggota dijabat Irjen Agus Dwi Hermawan.
Adapun tiga anggota majelis lainnya terdiri dari Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
Dalam sidang etik tersebut, Eko dipersangkakan melanggar Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Trunoyudo menegaskan, proses persidangan dilakukan sesuai mekanisme penegakan kode etik di lingkungan Polri.
"Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas," katanya.
Sidang Eko ini menjadi kelanjutan proses penegakan etik terhadap para pejabat Polri yang terseret kasus dugaan penyadapan ilegal. Sebelumnya, eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta telah menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Dalam kasus ini, Polri awalnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP); Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso (EH); dan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN).





