Menaker Sebut Mekanisme Penetapan Upah Minimum 2027 Mengacu UU Perlindungan Ketenagakerjaan

suarasurabaya.net
42 menit lalu
Cover Berita

Yassierli Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) mengatakan mekanisme penetapan upah minimum 2027 merujuk pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/11/2026), menyapaikan dalam regulasi tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Selain itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur setempat.

Penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yaitu Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Adapun formulanya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang berada pada rentang 0,5 hingga 1,0.

“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” ujar Yassierli, dilansir Antara.

Untuk mendukung akurasi penghitungan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

Komponen KHL ini mencakup empat aspek, yakni pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Selain tingkat provinsi, estimasi KHL tingkat kabupaten/kota juga disusun melalui pendekatan klasterisasi berbasis 11 parameter karakteristik daerah.

Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi KHL sebagai bahan pertimbangan dengan tetap mengedepankan dialog sosial guna menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan di wilayah masing-masing.

“Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua ‘stakeholders’,” katanya.

Sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah, pengumuman UMP 2027 paling lambat dilakukan pada 21 November 2026, disusul UMSP lima hari kemudian pada 26 November 2026.

Sementara itu, batas akhir penetapan UMK jatuh pada 25 November 2026, dan UMSK ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMK yakni pada 30 November 2026.(ant/fia/iss/ham)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
BMKG Prediksi Sumut Diguyur Hujan Lebat Sepekan ke Depan
• 5 jam lalumetrotvnews.com
thumb
KTT ASEAN-Australia, Prabowo Tekankan Pentingnya Stabilitas Kawasan
• 13 jam laluliputan6.com
thumb
Cara Beli E-Meterai di Peruri dan Pospay untuk CPNS 2026, Lengkap Panduan Pembubuhan
• 18 jam laludisway.id
thumb
Hadiri KTT di Manila, Prabowo Dorong Ambisi Kerja Sama ASEAN-China
• 16 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Merajut Harapan Baru dari Tambang Ombilin 
• 23 jam lalukatadata.co.id
Berhasil disimpan.