Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Hindun Anisah menyampaikan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan landasan konstitusional bagi pelaksanaan otonomi daerah. Ketiga pasal tersebut juga mengatur hubungan kewenangan dan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengakui kekhususan dan keistimewaan daerah tertentu.
"Akan tetapi, dalam implementasinya, pengaturan desentralisasi asimetris masih memiliki dasar, tujuan, dan karakteristik yang beragam. Sehingga diperlukan evaluasi terhadap pembagian kewenangan, hubungan fiskal pusat dan daerah, kapasitas penyelenggaraan otonomi, serta keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah," ungkap Hindun dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Hal itu disampaikan Hindun saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI, dengan tema "Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Desa" di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (16/11).
Diskusi ini juga menghadirkan tiga narasumber ahli, yaitu Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Prof. Ahmad M. Ramli, Akademisi FISIP Universitas Padjajaran, Dede Sri Kartini, Akademisi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Petrus Polyando.
Lebih lanjut, Hindun menegaskan kajian desentralisasi asimetris perlu mengidentifikasi sumber persoalan dalam penyelenggaraan desentralisasi, apakah berasal dari keterbatasan norma konstitusi atau justru dari peraturan perundang-undangan, desain kelembagaan, kebijakan pemerintahan, kapasitas daerah, dan implementasinya.
"Ini penting agar gagasan rekonstruksi desentralisasi tidak serta-merta diarahkan pada perubahan UUD NRI Tahun 1945 apabila persoalannya masih dapat diselesaikan melalui penyempurnaan regulasi dan kebijakan," jelasnya.
Selain desentralisasi asimetris, diskusi ini juga membahas sistem demokrasi lokal, khususnya mekanisme pengisian jabatan kepala daerah. Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
Dalam perkembangannya, Hindun mengatakan pelaksanaan demokrasi lokal masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti tingginya biaya politik, politik uang, pengaruh kekuatan modal, pragmatisme politik, hingga polarisasi masyarakat.
"Persoalan ini perlu menjadi bahan evaluasi untuk memastikan proses demokrasi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah," tegasnya.
Salah satu gagasan yang juga menjadi perhatian, yaitu kemungkinan penerapan sistem hibrida dalam mekanisme pengisian jabatan kepala daerah. Dalam gagasan tersebut, gubernur diangkat atau dipilih oleh Presiden, sementara bupati dan wali kota tetap dipilih secara langsung oleh rakyat.
"Gagasan ini masih memerlukan pendalaman, terutama terkait legitimasi demokratis, kedudukan gubernur dalam sistem pemerintahan, hubungan pusat dan daerah, efektivitas koordinasi pemerintahan, serta implikasinya terhadap kedaulatan rakyat dan partisipasi masyarakat," paparnya.
Menurut Hindun, pembahasan mengenai demokrasi lokal tidak semata-mata diarahkan pada pilihan antara pemilihan langsung atau mekanisme lainnya. Lebih dari itu, diperlukan desain yang mampu menjamin kedaulatan rakyat, legitimasi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hindun mengungkapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 juga disebut sebagai salah satu pijakan akademik untuk memahami ruang lingkup frasa "dipilih secara demokratis" dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
Ia mengatakan diskusi ini menjadi bagian dari upaya Badan Pengkajian MPR RI untuk menghimpun pandangan dan masukan akademik secara komprehensif. Sekaligus bagian dari proses meaningful participation, khususnya apabila hasil kajian nantinya menunjukkan adanya kemungkinan kebutuhan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945.
"Kami berharap diskusi ini dapat menghasilkan pemikiran mengenai parameter pemberian desentralisasi asimetris, diferensiasi kewenangan dan kelembagaan, serta pengembangan sistem demokrasi lokal yang mampu memperkuat partisipasi dan akuntabilitas pemerintahan daerah," pungkasnya.
Sebagai informasi, MPR RI akan menyelenggarakan Konferensi Nasional Konstitusi sebagai bagian dari upaya memperluas pertukaran gagasan dan memperdalam hasil kajian. Kegiatan ini melibatkan peserta Call for Papers, serta para partisipan dari berbagai kalangan untuk mendiskusikan berbagai isu ketatanegaraan, termasuk desentralisasi dan otonomi daerah.
Turut hadir dalam diskusi tersebut Anggota Badan Pengkajian MPR RI, Ida Fauziah (F-PKB), Kamrussamad (F-Gerindra), Adrianus Asia Sidot (F-Golkar), Andi Yuliani Paris (F-PAN), dan Teuku Ibrahim (F-Demokrat).
(ega/ega)





