Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan bahwa saat ini memasukkan menu ikan dua kali sepekan ke dalam Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu rencana aksi mereka. Hal itu juga didorong Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2026 tentang Gerakan Masyarakat Gemar Makan Ikan.
Direktur Pengolahan Ditjen PDSPKP, Kementerian KP, Budi Yuwono menjelaskan bahwa nantinya KKP akan melakukan asistensi terhadap dapur-dapur MBG agar mereka bisa menangani ikan dengan baik.
“Dengan peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026, tentang Gerakan Masyarakat Tangan Makan Ikan, kita pengin memastikan bahwa ikan itu menjadi sumber protein untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Dan luar biasanya juga, di rencana aksinya itu, setidaknya dua kali dalam seminggu, dapur itu kita minta untuk mengkonsumsi atau memasak ikan,” kata Budi dalam Bincang Bahari di Kantor KKP, Jakarta pada Selasa (17/11).
Saat ini KKP sudah melakukan asistensi di tiga wilayah baik di Indonesia barat, tengah dan timur kepada para kepala dapur, ahli gizi, sampai juru masak terkait penanganan ikan untuk menu MBG. Hal itu dilakukan agar menu ikan tak ditangani dengan salah dan bisa sukses mendukung MBG.
“Nah, hal-hal sederhana itu kami lakukan untuk memastikan ikan masuk ke MBG, MBG-nya berjalan sukses, dan secara kumulatif nanti mampu mencetak sumber daya manusia Indonesia ke depan,” ujarnya.
Sementara terkait Perpres Gemar Makan Ikan, ia menjelaskan bahwa hal itu sebenarnya tak sekadar ditujukan untuk mempromosikan makan ikan. Alih-alih hanya promosi, Budi menjelaskan Perpres tersebut akan mengatur pembangunan rantai pasok ikan termasuk soal pengolahan.
Di Indonesia sendiri, Budi menjelaskan ikan-ikan yang potensial dan paling besar dikonsumsi di antaranya adalah tongkol, kembung, lele, nila, teri dan bandeng.
“Makanya tadi dalam konteks itu, kita tidak hanya promosi saja, tapi kita juga kolaborasikan dengan bagaimana peningkatan produksi hulu, bagaimana kita menangani ikan dengan baik, termasuk bagaimana kita mengolah, supaya ikan itu bisa dikonsumsi oleh semua lapisan,” ujarnya.
Konsumsi Ikan Masyarakat RI, Sulut TertinggiTerkait konsumsi ikan oleh masyarakat Indonesia, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan Yanti Permatasari menjelaskan pada periode 2020-2025 angka rata-ratanya ada pada 26,08 kg/kapita.
Dari situ, Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan konsumsi ikan tertinggi yakni 48,97 kg/kapita. Sementara itu, itu Papua Pegunungan, Jawa Tengah dan Yogyakarta menjadi tiga daerah dengan konsumsi ikan terendah.
Adapun Papua Pegunungan memiliki konsumsi ikan 10,66 kg/kapita, Jawa Tengah 16,32/kapita dan Yogyakarta 16,53 kg/kapita.
“Kalau Papua Pegunungan kita oke maklum, tapi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kemudahan akses dan lain-lain produksi yang melimpah tetapi angka konsumsi ikan masyarakatnya ternyata 10 terendah bahkan 3 terendah dari provinsi lainnya,” ujarnya.
Hal inilah yang menurut Yanti harus digenjot. Beberapa di antaranya adalah dengan promosi sehingga menu ikan bisa masuk ke dalam rumah tangga.
“Sehingga ini menjadi perhatian buat kita semua, masyarakat Indonesia, pemerintah bahwa ini perlu menjadi satu PR kita untuk menyusun edukasi, promosi, dan diversifikasi menu-menu ikan supaya masyarakat suka menggemari dan menjadikan ini kebiasaan untuk dibawa ke dalam rumah tangga bahwa menu ikan ini penting untuk kesehatan dan kecerdasan anak-anak Indonesia,” kata Yanti.





