jpnn.com, JAKARTA - Wacana menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) hingga 7 persen dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu menuai sorotan. Angka tersebut dinilai berpotensi semakin mempersempit peluang partai politik (parpol) nonparlemen untuk mendapatkan kursi di DPR.
Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai pembahasan ambang batas parlemen tidak bisa dilepaskan dari kepentingan partai-partai politik yang saat ini memiliki kursi di Senayan.
BACA JUGA: Ketum Nasdem Surya Paloh Usulkan PT 7 Persen, Begini Sikap Partai di DPR dan Nonparlemen, Simak
Menurut dia, anggota DPR yang berasal dari partai politik peserta pemilu memiliki kepentingan untuk kembali memenangkan kontestasi pada pemilu berikutnya. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pembahasan aturan yang menentukan peluang partai lain masuk ke parlemen.
"Partai parlemen dan anggota-anggota itu punya kepentingan yang sama juga terkait kontestasi pemilu: mereka mau menang, dan agar bisa menang mudah, lawan tanding harus diantisipasi dan diatur sejak awal biar tidak mengancam peluang kemenangan partai dan anggota DPR yang sekarang di Senayan," kata Lucius kepada wartawan, Senin (16/11).
BACA JUGA: Forum Sekjen Pro Demokrasi Tolak PT 7 Persen
Dia menilai parliamentary threshold menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan partai-partai di DPR untuk membatasi peluang partai politik nonparlemen masuk ke parlemen.
"Parliamentary Treshold itu salah satu peluru paling ampuh yang dimiliki oleh parpol di DPR sekarang. Parliamentary Treshold itu adalah gerbang pembatas yang dibangun untuk mencegah peluang parpol-parpol non parlemen bisa bergabung dengan mudah di DPR periode selanjutnya," ujarnya.
BACA JUGA: Demokrat Tolak PT 7 Persen, Gerindra Pertimbangkan Partai Lain Â
Menurut Lucius, menaikkan ambang batas parlemen justru dapat menjadi kepentingan strategis bagi partai-partai yang sudah memiliki perwakilan di DPR. Sebab, semakin tinggi persentase ambang batas, semakin besar pula perolehan suara yang harus dikumpulkan partai politik untuk bisa mendapatkan kursi di parlemen.
"Menaikkan angka treshold jelas menjadi kepentingan paling strategis parpol-parpol parlemen saat ini," tuturnya.
Dia pun meragukan wacana perubahan angka ambang batas parlemen benar-benar didasarkan pada kebutuhan memperkuat sistem presidensial. Lucius melihat terdapat kepentingan politik partai-partai di DPR untuk mempertahankan posisi mereka dalam kontestasi pemilu berikutnya.
"Saya sangat ragu utak atik angka PT ini betul-betul dilakukan sesuai dengan misi presidensial sistem," katanya.
Lucius menilai ambang batas parlemen juga bisa menjadi instrumen untuk membatasi persaingan dari partai-partai baru maupun partai yang belum memiliki kursi di DPR.
"Parliamentary Threshold bagi parpol-parpol yang ada sekarang ini adalah senjata untuk membungkam parpol baru dan parpol non parlemen agar tidak menjadi pesaing menakutkan," ucapnya.
Terkait besaran ambang batas parlemen, Lucius tidak menyarankan agar ketentuan tersebut dihapus sepenuhnya atau ditetapkan menjadi nol persen. Dia justru menyarankan agar angka PT dipertahankan pada kisaran yang berlaku saat ini.
"Enggak sampai nol gitulah. Sementara PT yang sekarang saja dulu. 3-4% bolehlah," ujarnya.
Sebagai informasi, ketentuan ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu saat ini ditetapkan sebesar 4 persen dari jumlah suara sah nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 meminta pembentuk undang-undang mengubah ketentuan ambang batas parlemen beserta besaran persentasenya untuk Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya dengan mempertimbangkan sejumlah parameter konstitusional. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif




