DEPOK, DISWAY.ID - Universitas Indonesia (UI) menegaskan bahwa rencana pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan menggunakan lahan di dalam kawasan Hutan Kota UI.
Tanah UI merupakan tanah negara, Jika negara membutuhkannya untuk pengembangan pendidikan tentunya lahan negara dapat di gunakan untuk kepentingan rakyat.
UI memiliki lahan yg tidak hanya berupa hutan kota yang berada di sisi Jakarta Kampus UI, juga berupa lahan-lahan matang yang dapat di kembangkan lebih lanjut yang tentunya memerlukan assessment lebih lanjut sesuai peruntukannya.
BACA JUGA:Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Kawasan UI, Pemprov DKI Siapkan Lahan 8 Hektare
Penegasan ini disampaikan UI menyusul munculnya perhatian publik terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang dibahas dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota, Senin, 16 November 2026.
Dalam pernyataan resminya, Selasa, 17 November 2026, UI menjelaskan bahwa lahan yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kawasan kampus di sisi Jakarta, bukan berada di dalam Hutan Kota UI.
UI sekaligus memastikan bahwa kawasan hutan kota tetap dipreservasi dan dijaga kelestariannya. Rencana pembangunan Sekolah Rakyat tidak mengubah komitmen tersebut.
“Perhatian publik terhadap kelestarian Hutan Kota UI sejalan dengan komitmen UI sendiri. Akses pendidikan dan pelestarian lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan,” ujar Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro.
BACA JUGA:Wamensos Agus Jabo: Sekolah Rakyat Hadir Memutus Rantai Kemiskinan Antargenerasi
Menurut UI, dukungan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen perguruan tinggi dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.
UI juga menjelaskan bahwa tanah yang dikelolanya merupakan tanah milik negara.
Karena itu, apabila negara membutuhkan lahan tersebut untuk kepentingan pendidikan masyarakat yang lebih luas, UI mendukung pemanfaatannya.
Meski demikian, lokasi pembangunan Sekolah Rakyat belum ditetapkan secara definitif.
Penentuan lokasi merupakan kewenangan pemerintah dan harus melalui survei kesiapan, penilaian kelayakan, serta kesesuaian lahan.
BACA JUGA:Gus Ipul Titipkan 7 Pesan Guru Sekolah Rakyat, Tekankan Peran Pendidik dan Pemulih Anak
- 1
- 2
- »





