Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Banten membahas syarat penggunaan perusahaan jasa pertambangan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Pembahasan Raperda Pertambangan Mineral dan Batubara itu berlangsung di Serang, Selasa (10/11/2026).
Ishak Sidik, Ketua Pansus IV DPRD Banten, mengatakan aturan tersebut perlu memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha dan memperhatikan dampak kegiatan tambang.
“Pengaturan pertambangan harus disusun secara jelas, mulai dari perizinan, penggunaan jasa pertambangan, hingga kewajiban para pelaku usaha. Kita ingin regulasi ini memberikan kepastian bagi pengusaha, tetapi tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, lingkungan, dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah,” ujar Ishak dilansir laman DPRD Banten.
Pansus juga membahas kemungkinan menggunakan perusahaan berbadan hukum Indonesia dengan penanaman modal asing jika penyedia jasa lokal atau nasional tidak tersedia atau belum memenuhi kemampuan teknis dan finansial yang dibutuhkan.
“Penggunaan perusahaan jasa pertambangan harus disesuaikan dengan jenis material dan karakteristik pekerjaannya. Setiap kegiatan memiliki kebutuhan teknis yang berbeda, sehingga persyaratan sertifikasi maupun perizinannya perlu mengikuti ketentuan yang berlaku,” jelas Dedi Hidayat, Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Banten.
Dalam rapat sebelumnya, Selasa (3/11/2026), Pansus dan Dinas ESDM membahas pembagian jenis pekerjaan yang memerlukan sertifikat standar atau izin usaha jasa pertambangan.
“Pengaturan ini perlu dirumuskan bersama dengan perangkat daerah terkait agar pelaksanaan kegiatan pertambangan tidak berjalan sendiri-sendiri. Kita ingin setiap ketentuan yang disusun dapat memperhatikan kepentingan masyarakat, termasuk dampak terhadap lingkungan dan kawasan permukiman,” ujar Ishak.
“Penggunaan perusahaan jasa pertambangan harus disesuaikan dengan jenis material dan karakteristik kegiatan penambangannya. Untuk material lepas seperti pasir dan tanah tentu berbeda dengan batuan keras yang membutuhkan peralatan khusus,” jelas Dedi.(iss/ham)




