Dukungan Menjadi Cawapres Menguat, Dasco Minta Hormati Hak Presiden

kompas.id
4 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, KOMPAS – Dukungan terhadap Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi calon wakil presiden terus menguat. Namun, Dasco meminta semua pihak menghormati hak Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan calon wakil presiden yang akan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

"Marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada presiden melalui undang-undang bahwa calon yang diusulkan itu adalah calon yang akan diserahkan oleh presiden kepada MPR. Nah, oleh karena itu, mari kita hormati hak itu karena sudah diatur, demikian," ujar Dasco saat ditemui seusai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Belakangan, puluhan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra ramai-ramai menyatakan dukungan kepada Dasco untuk menjadi cawapres. Dukungan serupa juga disuarakan ratusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra.

Mari kita hormati hak Presiden yang sudah diatur undang-undang untuk kemudian memasukkan nama ke MPR sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas, nama yang berpeluang dipertimbangkan Presiden Prabowo bukan hanya Dasco. Ada dua nama lain dari internal Gerindra, yakni Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR Ahmad Muzani dan Sekretaris Jenderal Gerindra yang juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono.

Menanggapi munculnya dua nama tersebut, Dasco menyebut mereka sebagai kader terbaik Gerindra. "Ya, nama-nama yang mencuat itu, kan, kader-kader terbaik di Partai Gerindra. Ada Pak Sugiono, ada Pak Muzani," tuturnya.

Baca JugaDi Balik Gelombang Dukungan untuk Dasco

Meski demikian, Dasco kembali menegaskan bahwa keputusan mengenai calon wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo.

"Namun, itu tadi, saya sampaikan bahwa mari kita hormati hak Presiden yang sudah diatur undang-undang untuk kemudian memasukkan nama ke MPR sesuai dengan aturan yang berlaku, demikian," kata Dasco.

Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN), salah satu partai pengusung Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, menyatakan akan mendukung jika Presiden Prabowo memilih Dasco untuk mendampinginya sebagai wapres. "PAN setuju, senang, dan gembira," ujar Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi.

Baca JugaDukungan dari Daerah untuk Dasco sebagai Cawapres Menguat

Viva menjelaskan, salah satu pertimbangan PAN adalah sosok wapres nantinya tidak boleh menjadi kompetitor politik dalam Pilpres 2029. Dengan demikian, wapres dapat fokus membantu presiden merealisasikan Astacita.

"Juga tidak berorientasi pada kegiatan elektoral individu yang hanya dapat berpotensi merusak keharmonisan langkah dan gerakan di lapangan," ungkap Viva.

Selain itu, PAN berpandangan bahwa wapres harus senada dan seirama dengan presiden. Keduanya perlu memiliki chemistry, energi, dan pandangan yang sama sehingga tercipta keharmonisan dalam menjalankan pemerintahan.

Baca JugaPosisi Wapres Kosong, Sugiono, Dasco, hingga Puan Masuk Bursa

PAN menilai, Dasco memiliki kompetensi, pengetahuan, dedikasi, dan pengalaman yang memadai untuk mendampingi Prabowo sebagai wapres. Dasco juga dinilai memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan seluruh komponen bangsa, bersikap inklusif, mudah diakses, serta mampu menjadi pemecah masalah dalam berbagai persoalan ekonomi, sosial, dan politik.

"Figur seperti ini akan sangat membantu tugas-tugas presiden dalam mengatur tata kelola pemerintahan," tutur Dasco.

Sebelumnya diberitakan, Sidang Paripurna MPR dengan agenda pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden baru yang semula dijadwalkan pada 2 Desember disepakati diundur menjadi 9 Desember 2026. Penundaan tersebut diputuskan setelah MPR menerima usulan Presiden Prabowo yang membutuhkan waktu tambahan untuk berkonsultasi dengan partai-partai koalisi di tengah padatnya agenda kenegaraan.

Baca JugaPelantikan Wapres Baru Diundur 9 Desember, MPR: Atas Usul Presiden

Keputusan untuk menunda pelaksanaan sidang paripurna pengisian posisi wapres itu diambil dalam rapat gabungan MPR di Gedung Nusantara IV, Jakarta, Senin (16/11/2026). Selain pimpinan MPR, rapat gabungan juga diikuti semua unsur pimpinan fraksi partai politik dan kelompok DPD di MPR.

”Tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kami sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden RI,” ujar Ketua MPR Ahmad Muzani seusai rapat.

Setelah kursi wakil presiden kosong karena ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka, MPR bertanggung jawab untuk memilih, melantik, dan mengesahkan wakil presiden baru. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, MPR akan memilih dua calon wakil presiden yang diusulkan Presiden.

Berdasarkan Pasal 136 Ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR, Presiden punya waktu untuk mengusulkan dua calon wakil presiden paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR digelar. Adapun MPR pada Jumat (13/11/2026) telah memutuskan untuk menggelar sidang paripurna pengisian posisi wakil presiden pada 2 Desember 2026.

Baca JugaSepulang dari Filipina dan China, Prabowo Segera Bahas Usulan Cawapres Pengganti Gibran

Oleh karena itu, jika merujuk Tata Tertib MPR, Presiden Prabowo harus mengusulkan dua nama calon wakil presiden paling lambat 18 November 2026. Padahal, pada 18 November, Presiden masih harus berada di Shenzhen, China, guna mengikuti KTT Ke-33 APEC. Sebelumnya, pada 15-17 November, Presiden dijadwalkan berada di Manila, Filipina, untuk menghadiri KTT Ke-49 ASEAN.

Menurut Muzani, MPR dapat memahami usulan dan pertimbangan Presiden. Karena itu, MPR tidak mempersoalkan penundaan sidang paripurna selama satu pekan dari jadwal semula. Terlebih, pelaksanaan sidang pada 9 Desember 2026 masih berada dalam tenggat 60 hari untuk pengisian jabatan wakil presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Dengan perubahan jadwal sidang paripurna itu, lanjut Muzani, tenggat penyerahan usulan dua nama calon wakil presiden juga berubah. Jika sebelumnya pada 18 November, kini Presiden harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden paling lambat pada 25 November 2026.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas, Presiden Prabowo akan menyerahkan sendiri dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran ke MPR. Menurut rencana, Presiden akan menyerahkan usulannya sesuai tenggat, yakni pada 25 November 2026.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Alisson Segera Perpanjang Kontrak, Mamardashvili Siap Tinggalkan Liverpool
• 19 jam lalutvonenews.com
thumb
HUT Ke-70 Lamsel, Wamen Viva Yoga: Sejarah Transmigrasi Berawal dari Lamsel
• 21 jam laludisway.id
thumb
UI Tegaskan Sekolah Rakyat Tidak Dibangun di Dalam Hutan Kota, Tapi Kawasan yang Sesuai Peruntukannya
• 6 jam laluberitajatim.com
thumb
Tema dan Logo Hari Guru Nasional 2026, Diperingati 25 November
• 10 jam lalukompas.tv
thumb
Dan Carney, Pendiri Pizza Hut Meninggal Dunia pada Usia 95 Tahun
• 3 jam laludisway.id
Berhasil disimpan.