Wayan Sudirta Desak Polri dan KY Tinjau Ulang Wacana Polisi Khusus Pengadilan

jpnn.com
15 menit lalu
Cover Berita

jpnn.com, JAKARTA - Wacana pembentukan satuan polisi khusus di lingkungan pengadilan yang digagas oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama Komisi Yudisial (KY) belakangan ini memicu polemik di ruang publik.

Meski diklaim bertujuan mulia untuk menjaga muruah hakim dan mengamankan jalannya persidangan, rencana ini justru dinilai berpotensi mengancam esensi independensi kekuasaan kehakiman.

BACA JUGA: Wayan Sudirta: HMP Pemakzulan Gibran Tak Hanya Bermodal Pertarungan Politik

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dr. I Wayan Sudirta, SH, MH, memberikan catatan kritis sekaligus mendesak agar wacana ini ditinjau ulang secara mendalam.

Dia mengingatkan niat baik untuk mengamankan pengadilan tidak boleh berujung pada blunder institusional yang justru mengaburkan garis batas pemisahan kekuasaanantara aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.

BACA JUGA: Wayan Sudirta Pertanyakan Peran Presiden Prabowo Dalam Menjaga Independensi KPK

"Kita tentu sepakat bahwa keamanan dan muruah hakim di ruang sidang adalah hal yang mutlak harus dijaga," ujar Wayan Sudirta.

Namun, kata dia, gagasan untuk menghadirkan struktur baru berupa polisi khusus di lingkungan peradilan adalah langkah yang harus diuji tingkat urgensi dan rasionalitasnya.

BACA JUGA: I Wayan Sudirta DPR Apresiasi Kapolda Irjen Pasma yang Proaktif Sambangi PHDI Bali

"Jangan sampai, alasan pengamanan justru menjadi pintu masuk bagi perluasan kewenangan yang dapat mencederai kemerdekaan proses hukum itu sendiri," tegas Wayan Sudirta di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Wayan Sudirta menyoroti bahwa tugas pokok kepolisian pada dasarnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yang domainnya sudah mencakup pengamanan objek vital seperti pengadilan.

Optimalisasi pengamanan oleh personel kepolisian yang sudah ada dinilai jauh lebih rasional dibandingkan membentuk satuan atau struktur baru yangberisiko menciptakan tumpang tindih kewenangan (overlapping).

Merespons pernyataan Ketua KY yang menyebut satuan ini akan mengedepankan pendekatan humanis dan mendukung proses hukum yang imparsial, Wayan Sudirta menggarisbawahi bahwa imparsialitas peradilan justru lahir dariruang sidang yang bebas dari segala bentuk intervensi dan bayang-bayang aparat keamanan.

Lebih lanjut, dia sependapat dengan pandangan sejumlah pakar hukum pidana yang menilai bahwa wacana ini kurang rasional.

Menurutnya, kehadiran polisi khusus dengan kewenangan yang belum terdefinisi secara ketat berpotensi menimbulkan tekanan psikologis bagi para pencari keadilan dan memengaruhi independensi hakim dalam memutus perkara.

"Rekomendasi kami jelas: Polri dan Komisi Yudisial harus duduk kembali dan meninjau ulang rencana ini. Sebelum melangkah lebih jauh pada tataran teknis, pemerintah wajib membuktikan di mana letak urgensi absolut dari pembentukan satuan tersebut. Harus ada jaminan dan kajian akademis yangsolid bahwa tidak akan ada intervensi maupun perluasan kewenangan yang mengancam independensi peradilan," ujar politikus senior PDI Perjuangan tersebut.

Sebagai penutup, Wayan Sudirta menegaskan bahwa pengamanan pengadilan tidak boleh dijadikan dalih untuk membangun struktur baru yang membebani birokrasi penegakan hukum.

"Negara hukum yang sehat membutuhkan hakim yang merdeka, bukan hakim yang merasa diawasi olehsatuan khusus di rumahnya sendiri," pungkas Wayan Sudirta.(fri/jpnn)


Redaktur & Reporter : Friederich Batari


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Polisi Sita Celana Pendek Korban Kasus Dugaan Pemerkosaan di Rumah Dinas Bupati Kupang, Dipakai atas Suruhan Yosef Lede
• 19 jam laluharianfajar
thumb
​'Peredaran Sabu Dibabat, Dua Pelaku Diseret ke Jeruji Besi'
• 21 jam lalumediaapakabar.com
thumb
Bukan Serangan Siber, Ternyata Ini Biang Kerok Gangguan Perbankan Besar di AS
• 40 menit laluviva.co.id
thumb
Besok, Kejagung periksa Wali Kota Bekasi jadi saksi kasus KSO
• 14 jam laluantaranews.com
thumb
UI Kukuhkan 100 Mahasiswa Penerima Beasiswa Rektor 2026, Siapkan Dana Rp500 Juta untuk Cetak Pemimpin Muda
• 1 jam lalupantau.com
Berhasil disimpan.