Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

kompas.id
1 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, KOMPAS - Salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso menjalani sidang Komisi Kode Etik profesi Polri pada hari Selasa (17/11/2026) ini. Sidang dipimpin Komisaris Jenderal Hendro Pandowo, perwira tinggi Polri yang pernah menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigadir Jenderal (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko, pada Selasa (17/11/2026), menyampaikan, pada pukul 09.00 WIB, Irjen Eko Hadi Santoso menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. Sidang KKEP dilaksanakan di Ruang Sidang Biro Pertanggungjawaban Profesi lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri.

"Polri senantiasa berkomitmen untuk menjalankan setiap proses penegakan kode etik secara obyektif, transparan, dan akuntabel. Tentunya ini juga tanpa membedakan pangkat ataupun jabatan," kata Trunoyudo.

Sidang KKEP terhadap Eko Hadi Santoso dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo selaku Ketua KKEP. Hendro merupakan lulusan Akademi Polisi tahun 1991. Terakhir, ia menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum sebelum akhirnya ia dimutasi menjadi perwira tinggi di Bareskrim Polri.

Hendro didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua KKEP. Agus kini menjabat sebagai Asisten Logistik Kapolri. Sebelumnya, ia merupakan perwira tinggi yang ditugaskan ke Badan Narkotika Nasional (BNN).

Adapun tiga anggota KKEP lain yang turut menyidangkan Eko Hadi Santoso adalah Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi. Untung Widiatmoko menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional, Arie Ardian Rishadi menjabat sebagai Direktur Penegakan Hukum Kementerian Hukum, dan Toni Ariadi Efendi sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri.

Baca JugaTersangka Penyadapan Irjen Eko Hadi Segera Disidang Etik, Sanksi Pemecatan Mengintai

Selain Komisi Kode Etik Profesi Polri, terduga pelanggar didampingi oleh dua personel dari Divisi Hukum Polri sebagai pendamping hukum dan dua personel dari Divisi Profesi dan Pengamanan sebagai penuntut.

Dugaan pelanggaran yang dipersangkakan meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal (illegal access) dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Pelanggaran itu diduga terjadi baik saat Eko Hadi menjabat sebagai Kabagmon Robinopsnal maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri. 

Trunoyudo menegaskan, setiap anggota kepolisian memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal.

Ia pun memastikan bahwa seluruh proses penegakan Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan secara profesional, prosedural, proporsional. "Polri tidak memberikan toleransi kepada terduga pelanggar penyalahgunaan wewenang dan memastikan setiap personel mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan ketentuan berlaku," ujarnya. 

Sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR menyampaikan, Eko Hadi Santoso menjabat sebagai Kabagmon pada 5 Desember 2024 sampai 7 Oktober 2025. Eko diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Irjen Slamet Uliandi yang disebut perintah itu berasal dari Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan penyadapan ilegal.

Baca JugaKapolri Beberkan Penyadapan, Sebut Listyo Sigit Diduga Pemberi Perintah Sekaligus ”End User”

Sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR menyampaikan, Eko Hadi Santoso menjabat sebagai Kabagmon pada 5 Desember 2024 sampai 7 Oktober 2025. Eko diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Irjen Slamet Uliandi yang disebut perintah itu berasal dari Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.

Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo diduga menjadi pihak yang memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui aplikasi WhatsApp kepada Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Center Polri, yakni Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, serta menjadi penerima hasil akhir.

Adapun Irjen Slamet Uliandi yang saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi TIK Polri dari 2021 sampai Oktober 2026 diduga sebagai Dewan Penasihat monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan. Slamet juga berperan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Listyo Sigit Prabowo.

Baca JugaIrjen Ahrie Sonta Diberhentikan Tidak dengan Hormat, Langsung Banding

Sedangkan Ahrie Sonta Nasution yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai 1 Oktober 2026 diduga menerima perintah dari Listyo Sigit Prabowo dan meneruskan perintah itu kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik. Ia juga berperan melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit Prabowo dan memerintahkan sosok berinisial TK untuk melakukan pengawasan.

Eko Hadi Santoso merupakan tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal kedua yang dihadapkan ke sidang KKEP. Sebelumnya, KKEP menyidangkan Irjen Ahrie Sonta Nasution. Ahrie Sonta terbukti melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

 


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Puluhan Robot Berlomba Taklukkan 3.100 Anak Tangga Gunung Tai, China
• 3 jam lalukumparan.com
thumb
BMKG Sebut Awan Kumulonimbus Berpotensi di 9 Wilayah Hari Ini, dari Sumatera hingga Papua
• 4 jam lalukompas.tv
thumb
"Dialog 2026 tentang Kota yang Bahagia dan Layak Huni & Dialog Ramah Bisnis tentang Rasa Bahagia Para Pengusaha" Diselenggarakan di Fuzhou, Fujian
• 3 jam laluantaranews.com
thumb
BPSDM Kemendagri Capai Nilai Kearsipan 97,12, Raih Peringkat 1 LAKI 2026
• 22 jam laludisway.id
thumb
Politik kemarin, KTT ASEAN hingga syarat calon wapres
• 7 jam laluantaranews.com
Berhasil disimpan.