Wamen Nezar Ungkap 600 Ribu Aduan Penipuan Digital, Kerugian Tembus Rp9,3 Triliun

idxchannel.com
1 jam lalu
Cover Berita

Pemerintah menilai peningkatan literasi keamanan siber menjadi kebutuhan mendesak seiring semakin luasnya penggunaan layanan digital dan transaksi keuangan.

Wamen Nezar Ungkap 600 Ribu Aduan Penipuan Digital, Kerugian Tembus Rp9,3 Triliun. (Foto: Istimewa)

IDXChannel—Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan pengaduan penipuan digital yang diterima pemerintah telah mencapai sekitar 600.000 laporan dengan total kerugian masyarakat sekitar Rp9,3 triliun.

Pemerintah menilai peningkatan literasi keamanan siber menjadi kebutuhan mendesak seiring semakin luasnya penggunaan layanan digital dan transaksi keuangan daring.

Baca Juga:
Kerugian Capai Rp17.900 T per Tahun, IMF-Bank Dunia Dorong Pemberantasan Online Scam

“Saat ini, setelah kita memiliki konektivitas yang sangat baik, kejahatan siber justru meningkat dan jumlah kasus penipuan saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Kami telah menerima sekitar 600.000 pengaduan terkait penipuan dengan total kerugian mencapai sekitar Rp9,3 triliun,” ungkapnya dalam audiensi bersama perwakilan Mastercard di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (17/11/2026).

Ia menegaskan bahwa upaya untuk mengatasi jumlah kasus penipuan digital yang kian meningkat tidak cukup sekadar membangun infrastruktur yang tangguh. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap modus-modus penipuan dan cara menggunakan platform digital dengan aman juga perlu ditingkatkan.

Baca Juga:
Bertemu dengan Menkomdigi, Kapolri Minta Judol hingga Love Scam Diberantas

“Ini bukan sekadar soal membangun infrastruktur yang tangguh, melainkan juga tentang meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan dan masyarakat yang menggunakan platform digital. Mereka perlu memahami cara menggunakan platform tersebut dengan aman, termasuk cara bertransaksi secara aman,” tegas Nezar.

Pemerintah juga berupaya menekan angka penipuan digital dengan menerapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler yang mewajibkan registrasi biometrik saat melakukan pendaftaran kartu SIM.

Baca Juga:
OJK Tindak 330 Kasus Pinjol Ilegal hingga Scam, Blokir 702.833 Rekening Senilai Rp825,2 Miliar

“Dari sisi pemerintah, kami berupaya melakukan pengaturan di sektor hulu, yakni saat masyarakat melakukan pendaftaran kartu SIM, pengguna harus menyertakan identitas biometrik mereka,” jelasnya.

Melalui registrasi biometrik, pemerintah dapat melakukan verifikasi identitas pengguna dengan akurat. Menurut Wamen Nezar, hal tersebut dapat digunakan untuk mencegah berbagai upaya kejahatan.

“Kami menggunakan data biometrik untuk mengidentifikasi pengguna. Dengan cara ini, kami berupaya mencapai tingkat akurasi identifikasi setinggi mungkin. Melalui verifikasi identitas yang akurat tersebut, kami dapat mencegah berbagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pihak yang berniat buruk,” pungkasnya.


(Nadya Kurnia)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Operasi Zebra Lodaya 2026: Ini 6 Sasaran Pelanggaran yang Dibidik Polresta Bandung
• 19 jam lalukompas.tv
thumb
Pieter Huistra dan PSS Sleman Sepakat Berpisah usai Lalui 5 Laga Tanpa Menang
• 7 jam lalutvonenews.com
thumb
Job Fair Bandung Digelar 19 November 2026: Hadirkan 27 Perusahaan dan 1.417 Lowongan Kerja
• 17 jam lalukompas.tv
thumb
Tragedi Pendaki Meninggal di Gunung Penanggungan Mojokerto, Ini Karakter Jalur Sumber Lumpang
• 21 jam laluberitajatim.com
thumb
Trump Mulai Kunjungan ke Asia untuk Hadiri KTT ASEAN dan APEC
• 4 jam laluidxchannel.com
Berhasil disimpan.