HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Utang-piutang semestinya diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku. Namun, di Bank Hasamitra, proses penagihan justru berujung dugaan intimidasi dan kekerasan.
Seorang debitur di Makassar disebut menjadi korban tindakan empat orang yang diduga sebagai penagih utang Bank Hasamitra. Korban mengalami luka pada bagian tangan. Telepon genggam miliknya juga rusak dalam peristiwa tersebut.
Tak hanya itu, korban diduga mendapat ancaman dan perlakuan mempermalukan. Kasus ini memantik perhatian Forum Hukum Mahasiswa dan Masyarakat. Mereka mendatangi Bank Hasamitra untuk protes sekaligus mendesak manajemen bertanggung jawab.
Jenderal Lapangan Forum Hukum Mahasiswa dan Masyarakat, Rian, menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, kewajiban debitur membayar utang tidak serta-merta menghilangkan haknya mendapatkan perlindungan.”Jika dugaan tindakan tersebut benar dilakukan oleh petugas atau pihak yang bekerja atas nama bank, maka ini merupakan persoalan serius,” tegas Rian.
Ia mengingatkan, penagihan kredit memiliki aturan yang harus dipatuhi setiap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Hal itu tertuang dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Pasal 62 ayat (1) mengatur kewajiban PUJK memastikan proses penagihan dilakukan sesuai norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan perundang-undangan.
Atas persoalan tersebut, pihaknya juga melaporkan kasus ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mereka meminta pengawasan terhadap praktik penagihan yang diduga melanggar ketentuan perlindungan konsumen.
Dalam aksi demonstrasi itu, massa membawa empat tuntutan. Mulai dari pemecatan empat orang yang diduga terlibat, evaluasi menyeluruh terhadap pekerja dan sistem penagihan, pertanggungjawaban direktur dan komisaris, hingga perlindungan serta pemulihan terhadap korban.
Rian menegaskan, pihaknya tidak sedang membenarkan debitur yang memiliki kewajiban pembayaran. Namun, kewajiban tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan tindakan di luar hukum.
Sebab, dalam hubungan antara kreditur dan debitur, ada batas yang tidak boleh dilanggar. Penagihan boleh dilakukan, tetapi intimidasi dan kekerasan tidak dapat dibenarkan.
“Tidak ada satu pun lembaga keuangan yang boleh bertindak di luar hukum. Penagihan harus dilakukan sesuai aturan, bukan dengan intimidasi ataupun kekerasan,” tutupnya.
Direktur Bisnis Bank Hasamitra I Made Semadi, mengakui adanya peristiwa tersebut. Namun I Made membantah jika pihaknya menyewa debt collector untuk penagihan utang. Ia menegaskan, empat orang yang melakukan penagihan itu merupakan karyawannya.
“Yang menagih itu kepala seksi kredit, kepala cabang, dan dua anggota relationship officer kami,” jelas I Made Semadi.
Ia mengakui cara menagih keempat karyawan Bank Hasamitra itu tidak dibenarkan sehingga ia sudah menegur keras. Ia berjanji ke depan peristiwa serupa tak terjadi lagi. “Jadi bukan debt collector pak, (itu karyawan bank,red) cuma cara menagihnya yang kurang tepat,” sesalnya. (*)





