Kasus Dugaan Makar Listyo Sigit Cs terhadap Prabowo Naik ke Penyidikan!

viva.co.id
23 menit lalu
Cover Berita

Jakarta, VIVA - Polisi telah menaikan status kasus dugaan tindak pidana makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ke tahap penyidikan.

"Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, Selasa (17/11/2026).

Baca Juga :
Listyo Sigit Bakal Jalani Sidang Etik Pekan Depan, Polri Belum Umumkan Ketua Majelis
Prabowo Siapkan Terobosan untuk Ciptakan Lapangan Kerja Bagi Kelas Menengah, Apa Saja?

Melalui peningkatan status perkara ke tahap penyidikan, artinya Bareskrim Polri telah menemukan unsur tindak pidana terkait makar dalam kasus itu.

Jenderal bintang dua itu menjelaskan tim penyidik Bareskrim Polri tengah mendalami pihak-pihak penerima hasil penyadapan tersebut selain mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

"Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami, dan Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim," kata Isir.

Dalam kasus ini, Polri awalnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP); Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso (EH); dan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN).

Dalam perkembangan kasus ini, Bareskrim juga menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri, Irjen Pol Slamet Uliandi (SU), sebagai tersangka baru.

Slamet disebut memiliki peran sebagai pembina MC Bareskrim Polri dan pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010-2019.

Atas perbuatannya, mereka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana 10 tahun.

Kemudian Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait ilegal akses dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun. Selain itu, ketiga tersangka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/ atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun.

Baca Juga :
Baru Tau Jadi Korban Penyadapan, Raffi Ahmad: Saya Serahkan ke Pihak yang Berwenang
Digelar Tertutup, Sidang Etik Irjen Eko Hadi di Kasus Penyadapan Prabowo Resmi Dimulai
Kapan Listyo Sigit Disidang Etik Kasus Penyadapan Prabowo? Polri Belum Tentukan Jadwal

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Usulan Nama Dasco Jadi Pengganti Gibran Makin Kencang, NasDem Bilang Begini
• 21 jam laludisway.id
thumb
Gerindra DKI Dukung Dasco Jadi Wapres
• 17 jam lalujpnn.com
thumb
Bareskrim Ungkap Dua Kasus TPPU, Sita Rp28,01 Miliar dari 322 Rekening
• 16 jam lalurepublika.co.id
thumb
Manchester United Terpuruk di Zona Degradasi, Mauricio Pochettino Hadapi Tugas Berat Membangun Kembali Kejayaan Klub
• 5 jam lalupantau.com
thumb
KPEI Integrasikan TPA Repo dengan SPPA BEI, Transaksi Perdana Tembus Rp179 Miliar
• 18 jam laluidxchannel.com
Berhasil disimpan.