Pemda Wajib Tetapkan UMP dan UMK Akhir November 2026

katadata.co.id
1 jam lalu
Cover Berita

Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli mengatakan Pemerintah Daerah wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 pada akhir November ini.

Yassierli mengatakan pembahasan mengenai pengupahan melalui lembaga tripartit di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) masih berlangsung. Pertemuan juga telah dilakukan, kata Yassierli, sementara di tingkat daerah masing-masing ada lembaga tripartit yang juga membahas persoalan upah.

Menurutnya, penentuan upah lebih banyak melibatkan dewan pengupahan daerah yang didalamnya unsur pengusaha, perwakilan serikat pekerja dan buruh, dan pemerintah.

Selanjutnya, ia mengatakan, Dewan Pengupahan daerah kemudian menggelar pembahasan berdasarkan data dan panduan dari pemerintah pusat. Hasil pembahasan itu nantinya jadi rekomendasi bagi gubernur untuk menetapkan besaran upah.

“Tapi, catatan, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, gubernur dapat menetapkan upah minimum kota/kabupaten dan upah minimum sektoral kota/kabupaten, ya,” kata Yassierli ketika ditemui di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa (17/11). 

Yassierli mengatakan saat ini progresnya sudah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan kepala dinas pada 13 November 2026 terkait penetapan upah minimum 2027. Lalu pada 16 November 2026 juga sudah sosialisasi dan koordinasi kepada para gubernur, bupati, dan walikota di kantor Kementerian Dalam Negeri.

Kemudian Yassierli mengatakan pemerintah telah menyampaikan surat edaran yang berisi data ekonomi dan ketenagakerjaan, panduan penetapan upah minimum sektoral, dan estimasi besaran kebutuhan hidup layak (KHL).

“Semua bahan-bahan itu sudah ada di pimpinan daerah dan sudah ada di dewan pengupahan daerah,” kata Yassierli. 

Menurutnya, pemerintah daerah masih memiliki cukup waktu untuk membahas dan menetapkan besaran upah minimum. Batas penetapan upah minimum provinsi (UMP) ditetapkan pada 21 November, sedangkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) paling lambat lima hari setelahnya.

“Batas untuk upah minimum kota/kabupaten adalah 25 November, tambah 5 hari untuk upah minimum sektoral kota dan kabupaten,” kata Yassierli.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
PM China Puji Hubungan dengan ASEAN Jelang Kedatangan Trump di KTT
• 2 jam lalukumparan.com
thumb
5 Rekomendasi Ide Kado Wisuda untuk Sahabat Perempuan yang Menarik
• 5 jam lalubeautynesia.id
thumb
​'Peredaran Sabu Dibabat, Dua Pelaku Diseret ke Jeruji Besi'
• 22 jam lalumediaapakabar.com
thumb
Polri Mulai Sidang Etik Irjen Eko Hadi Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
• 4 jam lalukumparan.com
thumb
Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, Staf Anwar Sadad Jadi Tersangka Baru dengan Fee Rp1,26 Miliar
• 17 jam laludisway.id
Berhasil disimpan.