Jakarta, CNBC Indonesia - Backlog perumahan di Indonesia masih besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026, backlog kepemilikan rumah di Indonesia tercatat mencapai 9,29 juta rumah tangga. Sementara itu, backlog kelayakhunian mencapai 18,01 juta rumah tangga. Kondisi ini memperlihatkan besarnya kebutuhan hunian yang belum terpenuhi di tengah kemampuan masyarakat yang masih terbatas.
Persoalan semakin kompleks karena sekitar 59% angkatan kerja nasional masih berada di sektor informal. Mereka terdiri dari pekerja lepas atau freelancer, pengemudi ojek online (ojol), pelaku UMKM, karyawan kontrak hingga affiliator. Meskipun memiliki penghasilan, sebagian dari mereka kesulitan mengakses KPR karena tidak mempunyai bukti pendapatan tetap yang sesuai dengan standar perbankan.
"Data BPS, Inventure, dan GoodStats memperlihatkan realitas yang mengkhawatirkan yakni mayoritas angkatan kerja kita-hampir 59% di sektor informal serta generasi muda terjebak dalam 'tembok tak kasat mata' saat ingin punya rumah sendiri," ujar CEO PT Melayani Sepenuh Hati, induk SiapKPR, Marine Novita dalam konferensi pers di Kemang, Jaksel, Selasa (17/11/26).
Generasi Z juga menghadapi persoalan serupa. Kenaikan harga properti yang tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan membuat kepemilikan rumah semakin sulit dijangkau. Di sisi lain, kebiasaan menggunakan layanan keuangan digital seperti paylater dan pinjaman online (pinjol) berpotensi menjadi penghambat ketika mereka mulai mengajukan kredit rumah.
Minat untuk memiliki hunian sendiri sebenarnya masih cukup besar. Sebanyak 45% Generasi Z di Indonesia disebut memiliki aspirasi untuk membeli rumah. Namun, keinginan tersebut kerap berbenturan dengan kondisi finansial, mulai dari keterbatasan uang muka (DP), pengeluaran konsumtif hingga catatan kredit yang kurang baik.
Penggunaan paylater untuk transaksi sehari-hari menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan. Tagihan bernilai relatif kecil sekalipun dapat menjadi masalah apabila pembayarannya terlambat dan berdampak terhadap riwayat kredit peminjam di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
"Banyak dari mereka yang terheran-heran mengapa pengajuan KPR-nya ditolak bank, padahal pemicunya adalah tunggakan paylater bernominal kecil di masa lalu yang merusak SLIK OJK," kata Marine yang juga pengamat properti.
Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi penilaian bank ketika seseorang mengajukan KPR. Bahkan, ketika kondisi keuangan sudah membaik dan pemohon memiliki tabungan yang cukup, riwayat kredit yang bermasalah tetap bisa menjadi pertimbangan dalam proses persetujuan pembiayaan.
Selain catatan kredit, kebiasaan belanja kecil yang dilakukan berulang kali juga menjadi tantangan tersendiri. Pengeluaran untuk nongkrong di kedai kopi, berlangganan layanan streaming, memesan makanan melalui aplikasi hingga kebutuhan gaya hidup digital lainnya bisa mencapai Rp1,5 juta-Rp2 juta setiap bulan.
Jika tidak dikendalikan, pengeluaran tersebut akan menggerus pendapatan yang seharusnya dapat dialokasikan untuk menabung. Akibatnya, pengumpulan dana untuk DP rumah maupun biaya akad menjadi lebih lambat.
"Di sisi lain, pengeluaran gaya hidup harian yang tidak terkelola dengan baik membuat tabungan DP mereka lambat terkumpul," kata Marine.
(dce)




