Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, partai politik pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 memiliki keleluasaan untuk mengusulkan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran dari luar keanggotaan mereka. Tokoh yang diajukan pun tidak harus berasal dari kader partai politik.
Yusril menjelaskan mekanisme pengusulan cawapres pengganti Gibran telah diatur dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Advertisement
Dia merujuk Pasal 4 ayat (e) beserta penjelasannya, yang mengatur bahwa calon Wapres dapat diusulkan oleh salah satu atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon dalam Pilpres 2024.
Namun, ketentuan tersebut tidak mengharuskan sosok yang diajukan berasal dari internal partai. Artinya, partai pengusung tetap dapat mengusulkan tokoh di luar keanggotaan mereka, selama mekanisme pengusulannya mengikuti ketentuan yang berlaku.
"Tapi partai, salah satu partai pengusung ataupun gabungan partai pengusung itu, menurut pendapat saya ini ya, dia boleh saja mengusulkan orang yang bukan dari anggota partainya," kata Yusril kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).




