Sebanyak 296 saham dengan konsentrasi kepemilikan tertinggi dikeluarkan dari perhitungan bursa Indonesia. Hal ini menjadi langkah lanjutan guna menjawab sorotan lembaga internasional mengenai transparansi dan penegakan aturan di pasar saham Indonesia.
Pada Jumat (13/11/2026), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai dihitung dengan 522 saham. Jumlah itu turun dari 818 saham pada hari sebelumnya. Perubahan tersebut menyusul dikeluarkannya 296 saham dengan konsentrasi kepemilikan tertinggi atau high shareholding concentration (HSC).
Sehari sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah merilis 300 saham yang masuk dalam kategori HSC. Langkah ini menjadi lanjutan setelah Senin (2/11/2026), BEI juga telah memasukkan 83 saham dalam kategori HSC dan mengeluarkannya dari perhitungan IHSG. Dengan demikian, secara total terdapat 383 saham yang termasuk dalam kategori HSC.
Penambahan daftar HSC pada November tersebut menjadi yang terbesar sejak kebijakan ini mulai diberlakukan pada April 2026. Adapun dalam metodologi terbarunya, saham termasuk dalam kategori HSC bila dikuasai oleh 10 orang atau kurang dan dengan kepemilikan sebanyak 92,5 persen atau lebih.
BEI juga memperluas penyaringan dengan tidak lagi menggunakan ambang batas kapitalisasi pasar Rp 5 triliun serta indikator price impact ratio dalam proses identifikasi saham HSC. Dengan demikian, proses penyaringan dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap semua saham yang tercatat di bursa.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyebut langkah mengeluarkan saham HSC dari perhitungan IHSG bertujuan untuk memberi gambaran pergerakan pasar saham yang lebih wajar dan menargetkan indeks yang lebih kredibel.
BEI juga telah melakukan pengujian (backtest) sebelum secara resmi menerapkan pembobotan baru dalam IHSG. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi lonjakan atau penurunan drastis pada indeks, sekaligus membuat IHSG lebih kredibel sebagai acuan investor.
Bobot saham HSC yang dikeluarkan, porsinya dialihkan ke saham lain yang masih menjadi konstituen atau saham penyusun indeks. Berdasarkan Pengumuman BEI Nomor Peng-00219/BEI.POP/11-2026, pasca dikeluarkannya saham HSC, beberapa saham berfundamental kuat (blue chip) mengalami kenaikan bobot yang cukup tinggi.
Saham PT Bank Central Asia Tbk atau BBCA tercatat menjadi emiten dengan kenaikan bobot tertinggi, yakni 0,63 persen. Kemudian disusul dua saham perbankan lainnya, seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI (naik 0,60 persen) dan PT Bank Mandiri Tbk atau BMRI (naik 0,47 persen). Ketiga emiten perbankan tersebut kini menguasai sebesar 28,15 persen atau hampir sepertiga bobot IHSG.
Implementasi saham HSC pada November menjadi langkah lanjutan guna menjawab sorotan lembaga internasional terkait dengan transparansi dan penegakan aturan di dalam pasar saham Indonesia.
Sebetulnya, implementasi HSC telah menjadi satu dari empat agenda reformasi transparansi yang dituntaskan oleh otoritas pasar saham Indonesia pada April 2026. Hanya saja, masih terdapat indikasi adanya kepemilikan saham yang terkoordinasi dan belum memadainya penegakan aturan yang berlaku. Hal inilah yang kemudian menjadi sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI) dalam pengumumannya pada 15 Oktober lalu.
Dalam pernyataannya, MSCI mengusulkan penurunan status bursa Indonesia dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar mandiri atau (stand alone market). Meski begitu, Otoritas bursa Indonesia masih memiliki waktu untuk berbenah hingga keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Pengumuman MSCI tersebut sempat membuat IHSG anjlok lebih dari 8 persen hingga mengalami penghentian sementara perdagangan (trading halt) yang ketiga kalinya sepanjang tahun ini.
Adapun dalam pengumuman terbarunya mengenai penyesuaian (rebalancing) komposisi indeks global pada Kamis (12/11/2026), MSCI mengeluarkan delapan saham Indonesia dari indeksnya. Rinciannya, tujuh saham berasal dari Global Small Cap Indexes dan satu saham lainnya berasal dari Global Standard Indexes.
Sementara itu, satu saham dari Global Standard Indexes, yakni PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) dipindahkan atau turun level ke Small Cap Indexes. Seluruh perubahan komposisi indeks tersebut akan mulai berlaku efektif pada perdagangan 1 Desember 2026.
Sehari setelah penyesuaian yang dilakukan oleh MSCI, lembaga indeks global Financial Trade Stock Exchange (FTSE) Russell juga memastikan saham Indonesia yang terkategori HSC akan dikeluarkan dari indeksnya. Dalam pengumuman terbarunya, sebanyak 14 saham HSC didepak dari FTSE Global Equity Index Series (GEIS) yang mulai berlaku efektif pada 21 Desember 2026.
FTSE Russell juga menunda penambahan saham baru dan sejumlah perubahan indeks hingga setidaknya Maret 2027. Lembaga tersebut mengakui upaya perbaikan transparansi oleh otoritas Indonesia, tetapi untuk efektivitas pengawasan dan konsistensi penegakan aturan masih membutuhkan pembuktian.
Di sisi lain, FTSE Russell masih mempertahankan Indonesia dalam kategori secondary emerging market atau pasar berkembang sekunder dan tidak memasukkannya dalam daftar pemantauan.
Berangkat dari penilaian lembaga internasional tersebut, pembenahan regulasi pada pasar saham Indonesia wajib diikuti juga oleh pengawasan dan penegakan aturan yang memadai. Di samping itu, komunikasi kebijakan yang lebih jelas kepada publik juga harus dihadirkan. Sebab, keterbukaan informasi menjadi salah satu prasyarat dalam membangun kepercayaan investor.
Saham yang berstatus HSC sebetulnya tidak secara otomatis melanggar aturan. BEI menegaskan HSC adalah bentuk transparansi struktur kepemilikan, bukan sebuah sanksi. Saham status HSC juga tetap tercatat dan diperdagangkan di bursa.
Namun, saham HSC tidak bisa masuk ke dalam indeks tertentu seperti LQ45, IDX30, dan IDX80. Indeks tersebut biasanya menjadi acuan bagi para investor serta rujukan manajer investasi dan dana pasif.
Artinya, emiten yang sahamnya berstatus HSC berpotensi kehilangan eksposur dari dana yang mengikuti indeks tersebut. Bila minat investor terus berkurang, harga saham mereka dapat makin tertekan. Akan tetapi, saham dengan porsi kepemilikan publik yang minim dapat bergerak tajam saat terdapat transaksi besar.
Karena itu, memahami fundamental dan teknikal emiten saja belum cukup. Fundamental emiten bisa saja terlihat meyakinkan, tetapi terdapat aspek lain yang mungkin tidak sejalan. Terutama bila tidak sesuai dengan ketentuan lembaga indeks global, seperti MSCI, FTSE Russell dan lainnya.
Emiten seperti itu berpotensi dipermasalahkan di kemudian hari, seperti yang banyak terlihat saat ini. Dengan demikian, sudah seharusnya para investor, khususnya investor ritel untuk lebih memahami dan mempelajari berbagai hal secara lebih mendalam, termasuk regulasi, sebelum menentukan saham apa yang akan dibeli. Langkah ini wajib menjadi bagian dalam strategi investasi.
(LITBANG KOMPAS)





