Polri terus mendalami dugaan makar yang berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan, ilegal akses, hingga pemusnahan alat bukti elektronik yang dilakukan Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk. Perkara tersebut kini telah masuk tahap penyidikan.
Hal itu disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir usai mendampingi Kapolri bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Isir mengatakan kasus itu ditangani tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto yang dipimpin Kabareskrim Polri. Tim dibentuk untuk mengembangkan dugaan-dugaan yang berkaitan dengan perkara tersebut.
"Dan Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan," kata Isir.
Dia menjelaskan, perkara dugaan makar tersebut berkaitan dengan pengembangan kasus dugaan penyadapan, ilegal akses, dan pemusnahan alat bukti elektronik.
"Kalau yang tadi itu kaitan sama yang LSP yang awal, kaitan sama penyadapan, dugaan penyadapan, ilegal akses, dan pemusnahan alat bukti elektronik," ujarnya.
Di sisi lain, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR beberapa waktu lalu, Kapolri menyampaikan bahwa pengguna akhir atau end user dalam dugaan penyadapan tersebut merupakan salah satu perwira tinggi Polri berinisial LSP.
Isir mengatakan kemungkinan keterlibatan pihak lain masih terus didalami oleh penyidik.
"Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami," ujarnya.
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh. Penyadapan ilegal diduga terjadi sejak 2025 hingga 2026.
Para tersangka dalam kasus ini ialah:
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo
- Irjen Ahrie Sonta (sudah dipecat)
- Irjen Eko Hadi Santoso
- Irjen Slamet Uliandi.
(bel/yld)





