Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Mendagri Tito Minta Pemda Dukung Perlinsos

jpnn.com
42 menit lalu
Cover Berita

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) mendukung percepatan registrasi layanan digital perlindungan sosial (Perlinsos).

Upaya tersebut penting untuk memastikan bantuan sosial (bansos) pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

BACA JUGA: Dorong Birokrasi Modern & Stabilitas Daerah, Kemendagri Sabet Indonesia Kita Awards 2026

Hal itu disampaikan Mendagri Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).

Mendagri menjelaskan, program digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik atau electronic government (e-government).

BACA JUGA: Mendagri Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

Melalui sistem tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai layanan publik secara digital tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah.

“Untuk percobaan pertamanya adalah melakukan verifikasi, validasi, bantuan sosial. Karena bansos itu ada di pemerintah pusat banyak, di Kemensos ada, Kementerian Ketenagakerjaan juga ada,” jelasnya.

BACA JUGA: Torehkan Prestasi, Mendagri Tito Diganjar Penghargaan Penggerak Ekonomi Daerah

Dia menilai ketepatan sasaran penyaluran bansos masih perlu diperkuat.

Pasalnya, masih ditemukan masyarakat yang kondisi ekonominya relatif mampu justru menerima bantuan, sementara warga yang sangat membutuhkan belum terdata sebagai penerima.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan digitalisasi Perlinsos yang dikoordinasi oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Sistem ini mengintegrasikan berbagai basis data kementerian dan lembaga.

Salah satunya data kependudukan milik Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Mendagri menjelaskan, integrasi tersebut memungkinkan proses identifikasi dan verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat dilakukan secara lebih cepat dengan memanfaatkan data biometrik seperti pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata.

"98 persen penduduk Indonesia datanya ada di servernya Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu dia (layanan digital Perlinsos) akan langsung dijawab, ini layak untuk menerima bantuan, atau tidak layak karena dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya mobil, dan lain-lain," ujarnya.

Mendagri menegaskan, percepatan program tersebut bukan hanya untuk kepentingan pemerintah pusat, melainkan juga membantu Pemda menjalankan tugas dalam menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Sebab, bansos merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. (jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Prabowo Buka Tanwir & Milad ke-114 Muhammadiyah, Mendagri Tito Turut Hadir


Redaktur & Reporter : Dedi Sofian


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Menakar hijau di balik pesona
• 8 jam laluantaranews.com
thumb
Inspektur Daerah Klaten Diperiksa KPK terkait Kasus Korupsi Bupati Hamenang
• 22 jam lalurctiplus.com
thumb
Polisi: Yang Merasa Korban Dugaan Penipuan Investasi Tenun Tonic Diimbau Melapor
• 3 jam lalutvonenews.com
thumb
MPR Undur Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran, Jadi 9 Desember
• 22 jam laluidxchannel.com
thumb
Tak Hanya Korsel-Jepang, Taiwan Juga Deteksi 2 Pesawat Militer Rusia
• 2 jam laludetik.com
Berhasil disimpan.