Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih mengkaji besaran iuran Dana Cadangan Pesangon (DCP) yang nantinya menjadi kewajiban perusahaan. Pemerintah memastikan skema iuran tersebut akan dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan agar tidak menambah beban dunia usaha.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pemerintah masih perlu mengkaji sejumlah aspek dalam penyusunan aturan turunan terkait dana cadangan pesangon. Salah satunya mengenai besaran dana yang harus disiapkan perusahaan.
"Besarannya juga kan nanti harus kita kaji bersama. Tentu, kami ingin ada keseimbangan agar tidak membebani perusahaan," ujar Yassierli setelah ditemui di kantornya, Selasa, 17 November 2026.
Baca Juga :
Menaker: Penetapan UMP 2027 Ditargetkan Rampung 21 November(Ilustrasi. Foto: Dok MI) Mekanisme pelaksanaan masih dalam tahap pembahasan Yassierli menjelaskan, ketentuan mengenai dana cadangan pesangon saat ini masih sebatas yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026. Sementara itu, mekanisme pelaksanaan, termasuk besaran kewajiban perusahaan dan lembaga pengelola dana, masih dalam tahap pembahasan.
"Detailnya belum dikaji. Nanti kita lihat dalam peraturan turunan. Prosesnya tentu akan panjang. Nantinya akan ada meaningful participation," kata dia.
Ia menambahkan, pemerintah akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak dalam menyusun aturan tersebut. Konsultasi juga akan dilakukan bersama DPR, Presiden, dan Menteri Koordinator.
Menurut Yassierli, kebijakan dana cadangan pesangon yang disusun bersama DPR bertujuan memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan demikian, tersedia dana yang memang dialokasikan untuk memenuhi hak pesangon pekerja.
"Semangatnya waktu disusun undang-undang ini bersama dengan DPR adalah ingin memberikan kepastian kepada teman-teman kita buruh, ketika nanti mereka di-PHK sudah ada cadangan dana yang memang dialokasikan untuk pesangon," sambung dia. (Selsha Septifanie Gunawan)




