Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan hingga saat ini belum ada ketentuan yang mengatur bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara ditunjuk sebagai lembaga pengelola dana cadangan pesangon pekerja.
Melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan atau UU Ketenagakerjaan, pengusaha kini diwajibkan menyediakan dana cadangan pesangon yang pengelolaannya bakal lewat lembaga pemerintah.
Berdasarkan Bab XVI tentang Dana Cadangan Pesangon Pasal 253 ayat (1), aturan ini mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh akibat PHK.
Yassierli mengatakan saat ini belum juga ada kajian lebih lanjut. Nantinya pemerintah akan mengatur detail-nya di peraturan turunan.
“Belum, karena tidak hanya terkait dengan lembaga yang menerima, menampung seperti apa, besarannya juga kan nanti juga harus kita kaji bersama,” kata Yassierli ketika ditemui di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa (17/11).
Yassierli juga menyebut pemerintah ingin memastikan skema dana cadangan pesangon dapat memberikan perlindungan bagi pekerja tanpa menambah beban berlebihan bagi perusahaan.
Ia juga menyebut pembentukan dana cadangan tersebut itu memberikan kepastian kepada pekerja ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Pembentukan skema tersebut telah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat penyusunan undang-undang.
“Belum dikaji, nanti kita lihat detailnya di peraturan turunan, ketika nanti mereka di-PHK, sudah ada cadangan dana yang memang dialokasikan untuk pesangon,” ucapnya.
Terkait tenggat waktu pembentukan lembaga itu, Yassierli mengatakan pemerintah belum menetapkan target waktu. Ia menegaskan, hingga kini pemerintah baru memiliki ketentuan sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026.
Sebelumnya Presiden Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan, terdapat tiga kemungkinan lembaga yang dapat ditunjuk pemerintah untuk mengelola dana cadangan pesangon.
Pertama, BPJS Ketenagakerjaan. Namun, menurutnya, pilihan ini memiliki konsekuensi perubahan terhadap Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS karena dana cadangan pesangon merupakan kewajiban pengusaha yang berbeda dari program jaminan sosial.
Kedua, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pilihan ini dinilai lebih memungkinkan karena pemerintah dapat memanfaatkan lembaga yang telah ada tanpa harus membentuk organisasi baru.
Ketiga, membentuk lembaga khusus pengelola dana cadangan pesangon. Akan tetapi, pembentukan lembaga baru membutuhkan anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang tidak sedikit.
Said Iqbal menyebut hingga saat ini pemerintah maupun Presiden belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana tersebut.
“Sekali lagi saya tegaskan, Presiden belum memutuskan siapa lembaga pengelola dana cadangan pesangon. Ada tiga kemungkinan. Tetapi kalau ditanya pendapat KSPI dan Partai Buruh, kami lebih cenderung menggunakan lembaga yang sudah ada,” katanya.
Meski begitu, Danantara Indonesia menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan dari pemerintah untuk mengelola dana cadangan pesangon pekerja, sebagaimana disebutkan dalam pemberitaan salah satu media nasional.
Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul pemberitaan yang mengaitkan Danantara dengan kebijakan pemerintah mengenai kewajiban perusahaan menyisihkan dana cadangan pesangon yang direncanakan mulai berlaku pada Oktober 2027.
"Danantara Indonesia menghormati kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja, termasuk melalui pengaturan dana cadangan pesangon," ujar Tim Komunikasi Danantara Indonesia dalam keterangannya, Sabtu (14/11).




