Pantau - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pemerintah belum menetapkan mekanisme pengelolaan dana cadangan pesangon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, termasuk mengenai lembaga yang akan mengelola dana tersebut.
Yassierli juga membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban perusahaan menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Menurutnya, pemerintah masih menyusun peraturan turunan yang akan mengatur secara terperinci pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Sampai saat ini terkait dengan dana cadangan pesangon seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2026, sesuai pasal yang tertulis di situ, dan detilnya harus dibuat peraturan turunan, dan kita belum sampai ke sana,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menaker Bantah Perusahaan Wajib Setor Dana Pesangon ke DanantaraYassierli menegaskan informasi mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Danantara tidak benar.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah belum menetapkan ketentuan teknis mengenai penempatan maupun pengelolaan dana tersebut.
Karena itu, informasi yang menyebut Danantara sebagai lembaga penerima setoran dana cadangan pesangon belum memiliki dasar keputusan resmi pemerintah.
“Jadi sekali lagi, saya sampaikan tidak benar, bahwa ada terkait dengan informasi harus disetor ke mana, peraturan turunannya sedang disiapkan, jadi tunggu saja,” ujar Yassierli.
Menaker meminta masyarakat menunggu pengumuman resmi pemerintah terkait mekanisme pelaksanaan kebijakan dana cadangan pesangon.
Menurutnya, setiap perkembangan akan disampaikan setelah melalui proses pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan.
Proses tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah Masih Susun Aturan Pelaksanaan Dana Cadangan PesangonYassierli menjelaskan bahwa pengaturan dana cadangan pesangon telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut masih membutuhkan peraturan turunan untuk mengatur mekanisme secara lebih terperinci.
Ketentuan teknis yang belum ditetapkan mencakup tata cara pengelolaan dana dan penentuan pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya.
Pemerintah masih melakukan pembahasan sebelum menetapkan aturan yang akan menjadi dasar penerapan kebijakan tersebut.
Yassierli menegaskan bahwa penyusunan aturan harus mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus kemampuan perusahaan.
Dana Cadangan Pesangon Ditujukan untuk Melindungi Pekerja Korban PHKMenaker mengatakan tujuan utama pembentukan dana cadangan pesangon adalah memberikan kepastian bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin memastikan tersedianya dana yang telah dialokasikan untuk memenuhi hak pesangon pekerja.
Namun, Yassierli menekankan bahwa mekanisme yang disusun tidak boleh menimbulkan beban berlebihan bagi dunia usaha.
“Tentu sekali lagi kita ingin ada keseimbangan, tidak membebankan perusahaan, dan semangatnya waktu disusun undang-undang ini, bersama dengan DPR, adalah ingin memberikan kepastian kepada teman-teman buruh, ketika nanti mereka di PHK, sudah ada cadangan dana yang memang dialokasikan untuk pesangon,” kata Yassierli.
Menurutnya, keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan perusahaan menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan tersebut.
Pemerintah berupaya merumuskan aturan yang dapat memberikan kepastian terhadap pembayaran pesangon tanpa mengabaikan kondisi pelaku usaha.
Pembentukan Lembaga Baru Pengelola Pesangon Belum DiputuskanSelain membantah informasi mengenai Danantara, Yassierli juga menanggapi kemungkinan pembentukan lembaga baru untuk mengelola dana cadangan pesangon.
Ia mengatakan pemerintah belum melakukan kajian secara terperinci mengenai opsi tersebut.
“Belum dikaji, nanti kita lihat detilnya di peraturan turunan,” ujarnya singkat.
Dengan demikian, pemerintah belum menetapkan apakah dana cadangan pesangon akan dikelola oleh lembaga yang sudah ada atau melalui mekanisme kelembagaan lainnya.
Keputusan mengenai pengelola dana masih menunggu hasil pembahasan dan penyusunan peraturan pelaksanaan.
Kementerian Ketenagakerjaan memastikan perkembangan kebijakan tersebut akan diumumkan secara resmi setelah ketentuan teknisnya ditetapkan.




