BPKH Didorong Investasi Hotel dan Penerbangan, Dana Haji Tembus Rp200 Triliun

harianfajar
12 menit lalu
Cover Berita

HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) didorong lebih leluasa mengembangkan investasi dana haji. Salah satu peluang yang disiapkan yakni memperluas investasi ke sektor penerbangan, perhotelan, hingga konsumsi jemaah selama berada di Tanah Suci.

Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang. Menurutnya, fleksibilitas investasi BPKH perlu diperkuat melalui revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Marwan menilai, dana kelolaan BPKH yang kini telah menembus lebih dari Rp200 triliun memiliki potensi besar untuk menghasilkan nilai manfaat lebih tinggi bagi jemaah haji.

Namun, besarnya dana tersebut dinilai belum diikuti pertumbuhan nilai manfaat yang signifikan dan dirasakan langsung oleh jemaah.

“Dana kelolaan ini cukup besar. Karena bertambah terus, sekarang sudah di atas Rp200 triliun. Tapi dalam hal timbal balik atau nilai manfaat, kita belum melihat pertumbuhan yang signifikan memberikan dampak manfaat bagi jemaah haji,” ujar Marwan usai memimpin rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama sejumlah menteri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dia menjelaskan, salah satu poin penting dalam revisi UU Haji adalah memberikan ruang lebih luas kepada BPKH untuk mengembangkan instrumen investasi.

Menurutnya, investasi dana haji tidak seharusnya hanya berfokus pada instrumen keuangan. BPKH juga perlu diberi kesempatan mengembangkan investasi di sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji.

Beberapa sektor yang dinilai potensial yakni penerbangan, perhotelan, dan penyediaan konsumsi bagi jemaah selama menjalankan ibadah di Arab Saudi.

“Kalau investasinya lebih cermat, maka kita sebetulnya cukup di ekosistem haji saja. Jadi keuangan ekosistem haji itu meliputi penerbangan, hotel, konsumsi. Mestinya di situ,” jelasnya.

Dengan masuk ke sektor tersebut, BPKH diharapkan tidak hanya memperoleh imbal hasil investasi, tetapi juga berkontribusi memperkuat ekosistem penyelenggaraan ibadah haji.

Meski demikian, Marwan mengingatkan perluasan investasi harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pengelolaan dana haji wajib menjamin keamanan dana milik jemaah, transparansi, serta akuntabilitas.

Marwan turut menyoroti ketentuan tanggung renteng dalam regulasi sebelumnya yang membebankan kerugian investasi kepada para pengelola. Ketentuan tersebut dinilai perlu dikaji kembali agar tidak menjadi penghambat pengembangan investasi BPKH.

“Jangan sampai uang haji ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena salah kelola. Instrumen apa yang akan dipakai untuk mengamankan ini? Kemungkinan-kemungkinan ini saya kira yang akan dimasukkan dalam klausul di pasal-pasal nanti,” tegasnya.

Marwan menambahkan, keleluasaan investasi harus disertai penguatan tata kelola, pengawasan, serta mekanisme mitigasi risiko. Dengan begitu, upaya meningkatkan nilai manfaat tidak mengorbankan keamanan dana milik jemaah.

Terkait proses legislasi, dia menegaskan Komisi VIII DPR RI telah memutuskan mengusulkan revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, bukan menggantinya dengan undang-undang baru.

“Jadi usulan Komisi VIII itu kan diputuskan sebagai revisi. Maka prosedur melakukan revisi itu kita mengikuti peraturan pembuatan perundang-undangan. Kalau penggantian prosedurnya kan tidak seperti itu,” ungkapnya.

Melalui revisi tersebut, Komisi VIII berharap pengelolaan keuangan haji semakin kuat. Selain menjaga keamanan dana, BPKH juga diharapkan mampu mengoptimalkan investasi sehingga nilai manfaat yang diterima jemaah semakin besar.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Trump Datang: Mata Uang Asia Berguguran: Won, Yen, Yuan - Rupiah Jatuh
• 5 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Prabowo Hadiri KTT ASEAN-India, PM Modi Singgung Kerja Sama Digital hingga Pertahanan
• 32 menit laluidxchannel.com
thumb
BNPB Petakan 179 Kecamatan Berstatus Awas-Siaga akibat Hujan Lebat, Termasuk di Jawa dan Sumatera
• 16 jam lalukompas.tv
thumb
INFOGRAFIK: Indonesia Siaga Serangan Siber di Lembaga Keuangan
• 7 jam lalukatadata.co.id
thumb
AKPI Gandeng Ubaya Bekali Mahasiswa Hukum soal Kepailitan
• 2 jam laluberitajatim.com
Berhasil disimpan.