JAKARTA, DISWAY.ID - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menanggapi sorotan mengenai keterbukaan riwayat pendidikan anggota DPR RI.
Ia menyebut informasi mengenai latar belakang pendidikan para legislator sebenarnya dapat ditelusuri melalui laman resmi DPR maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurut Saan, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai latar belakang anggota DPR, mulai dari riwayat pendidikan hingga daerah pemilihan (dapil).
"Ini kan sebenarnya riwayat pendidikan itu kan bisa di-tracking. Kan ada laman di DPR ini yang bisa melihat latar belakang anggota DPR," kata Saan di Kompleks Parlemen, Selasa, 17 November 2026.
Ia mengatakan informasi mengenai latar belakang anggota DPR juga tersedia melalui laman KPU. Dengan demikian, masyarakat dapat memeriksa data pendidikan para legislator melalui kedua lembaga tersebut.
Saan juga meminta agar persoalan keterbukaan riwayat pendidikan tidak langsung berkembang menjadi opini bahwa latar belakang pendidikan anggota DPR bermasalah.
BACA JUGA:Pramono Anung Tak Setuju Hutan Kota UI Dijadikan Sekolah Rakyat, Siapkan 2 Lokasi Alternatif
Menurutnya, apabila terdapat anggota DPR yang riwayat pendidikannya dipersoalkan, informasi tersebut dapat ditelusuri dan diperiksa kesesuaiannya dengan persyaratan pencalonan anggota legislatif.
"Kalau memang ada yang dianggap, itu kan bisa dicek juga namanya. Jadi, jangan sampai misalnya jadi opini bahwa pendidikan, latar belakang pendidikan di DPR bermasalah. Itu bisa dicek saja," ujarnya.
Ia menegaskan, pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan setiap anggota DPR telah memenuhi ketentuan yang berlaku, terutama mengenai persyaratan minimal pendidikan bagi seseorang yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
"Kan pasti dicek. Sesuai enggak dengan persyaratan-persyaratan yang ada, kan gitu. Terutama persyaratan minimal seseorang mencalonkan menjadi anggota legislatif," pungkasnya.
Sebagai informasi, beredar petisi berjudul “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!”.
Petisi tersebut ditujukan kepada pimpinan DPR, KPU, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Pengusul petisi meminta seluruh anggota DPR membuka riwayat pendidikan dan dokumen ijazah mereka kepada publik, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi.
Selain keterbukaan dokumen, pengusul mendesak KPU bersama kementerian terkait memfasilitasi pemeriksaan ulang keabsahan ijazah seluruh anggota DPR yang masih menjabat.
- 1
- 2
- »





