JAKARTA KOMPAS.TV - Pengamat politik sekaligus Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menilai Gibran Rakabuming Raka perlu dimintai pertanggungjawaban usai menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden.
Komaruddin menekankan jabatan wakil presiden bukan hak pribadi yang bisa ditinggal begitu saja. Ia menekankan jabatan wapres adalah amanat dan tanggung jawab sosial-politik yang diraih melalui proses pemilu.
Menurut Komaruddin, DPR dan MPR mesti meminta pertanggungjawaban dari Gibran usai berhenti. Alasannya, seorang wapres disebut tidak bisa berhenti tanpa pertanggungjawaban.
"DPR/MPR mesti meminta pertanggungjawaban Gibran atas permohonan pengunduran dirinya," kata Komaruddin dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).
Baca Juga: Pengamat Heran Parpol Enggan Sodorkan Kadernya Gantikan Gibran: Dulu Rebutan Posisi Wapres Bu Mega
Jika dia mundur karena pelanggaran etika dan hukum, maka dia tidak bisa seenaknya mengelak, cuci tangan, tanpa pertanggungjawaban politik dan mengelak dari sanksi hukum akibat perbuatannya.
Komaruddin pun mengaku tidak tahu persis apakah persoalan pendidikan Gibran telah tutup buku atau masih terbuka secara hukum.
Meskipun demikian, ia menyebut persoalan pendidikan tersebut bukan masalah pribadi Gibran, tetapi menyangkut penegakan etika dan hukum bernegara.
"Jangan sampai jabatan wapres diperlakukan sebagai panggung mainan, sebagai tempat magang latihan berpolitik dengan anggaran negara yang dipungut dari pajak rakyat," kata Komaruddin dikutip Antara.
Lebih lanjut, Komaruddin menilai berhentinya Gibran tidak bisa disamakan dengan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden.
Menurutnya, proses mundurnya Soeharto dan Hatta tidak didahului dugaan kasus pelanggaran etika dan hukum.
Komaruddin pun mengutip pandangan pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, yang menyatakan sudah terdapat dua syarat terkait pemakzulan Gibran sebelum menyatakan berhenti, yakni putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
"Jadi, kalau saja jabatan Wapres itu sebagai 'hak', maka mundur bisa dipandang sebagai sikap terhormat," kata Komaruddin.
"Tetapi, karena jabatan itu amanat dan tanggung jawab, Gibran tidak etis jika berhenti tanpa menyampaikan pertanggungjawaban."
Baca Juga: Gibran Berhenti Bukan Akhir Pertarungan Politik, Pakar Singgung Strategi Menuju 2029
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- gibran rakabuming raka
- gibran berhenti dari wapres
- pertanggungjawaban gibran
- wapres pengganti gibran
- wakil presiden
- komaruddin hidayat





