Liputan6.com, Jakarta - Komisi I DPR mengusulkan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kecerdasan Artifisial untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Regulasi tersebut dinilai semakin dibutuhkan seiring pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan, Indonesia perlu memiliki aturan khusus mengenai kecerdasan buatan seperti yang telah diterapkan di sejumlah negara.
Advertisement
“Karena ini menjadi suatu kebutuhan karena sesuai perkembangan zaman dan juga teknologi per saat ini, sehingga ada perlu pengaturannya,” kata Dave dalam rapat koordinasi penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2027 di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Selasa (17/11/2026).
Dave mencontohkan Malaysia dan Singapura sebagai negara tetangga yang telah memiliki pengaturan mengenai AI. Sementara itu, negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat dinilai telah memiliki regulasi yang lebih mendalam.
Menurut dia, Indonesia membutuhkan regulasi serupa agar pengembangan dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan memiliki landasan hukum yang jelas. Karena itu, dia mengusulkan agar RUU Kecerdasan Artifisial masuk dalam Prolegnas jangka menengah apabila belum dapat menjadi prioritas dalam waktu dekat.
“Sehingga agar bisa dimasukkan kalau tidak di jangka pendek, ya jangka menengah,” ujarnya.
Dave menjelaskan, Komisi I saat ini masih memprioritaskan penyelesaian tiga RUU lainnya.
Pertama, RUU Ketahanan dan Keamanan Siber yang saat ini tengah dibahas panitia kerja (panja) bersama pemerintah.
Kedua, RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Rancangan tersebut telah mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPR dan disampaikan kepada pemerintah.
Dave mengatakan, pemerintah telah mengirimkan surat presiden (surpres), tetapi pembahasan masih menunggu daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
“Jadi kemungkinan di masa sidang yang berikutnya akan kita mulai pembahasan dengan pemerintah untuk membahas DIM dari pemerintah sehingga bisa kita selesaikan,” katanya.
Ketiga, RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.




