Pemerintah berencana mengelola 70% kegiatan usaha tambang di Indonesia. Hal ini merupakan instruksi langsung yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Dia bahkan membuka opsi agar pemerintah menguasai saham perusahaan tambang tersebut.
Menurut Prabowo, cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus berada di bawah penguasaan negara. “Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya,” kata Prabowo dalam peresmian pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, dikutip Selasa (17/11).
Instruksi ini berpotensi mengubah peta industri pertambangan nasional, termasuk kepada perusahaan tambang yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Saat ini, pemerintah punya memiliki MIND ID sebagai holding BUMN yang menaungi sejumlah perusahaan pertambangan dan pengolahan mineral. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di sektor batu bara, emas, nikel, timah, bauksit hingga aluminium.
Berdasarkan data Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia, MIND ID menguasai 65% saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), 65,93% saham PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan 65% saham PT Timah Tbk (TINS).
Selain itu, MIND ID memiliki 100% saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), 26,4% saham PT Freeport Indonesia serta 34% saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO), sementara 33,88% saham INCO dikuasai oleh Vale Canada Limited (VCL).
Dengan struktur kepemilikan itu, pemerintah telah memiliki kendali atas sejumlah perusahaan tambang strategis. Misalnya ANTM yang mengelola aset tambang nikel, emas dan bauksit. PTBA bergerak di sektor batu bara, sedangkan TINS menjadi salah satu pemain utama dalam industri timah nasional.
Adapun INCO memiliki konsesi tambang nikel di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, Freeport Indonesia mengoperasikan tambang tembaga dan emas di Papua.
Namun menurut Prabowo, meski ada instruksi tersebut pemerintah masih memperbolehkan para pengusaha untuk memasukkan modal atau investasi tambang ke negara ini. Hal itu dilakukan karena Indonesia masih membutuhkan modal, namun dengan catatan pada nantinya mayoritas keuntungan investasi tersebut harus masuk ke bangsa Indonesia.
“Kalau tidak, karena kita butuh mungkin (pengusaha) boleh memasukkan modal, (tapi) investasi anda kembali setelah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” ujarnya.
Ketidakpastian Bayangi Saham TambangHead of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto menilai, ketidakpastian kebijakan pemerintah menjadi salah satu faktor yang membuat saham sektor pertambangan (mining) belum menjadi pilihan utama investor.
Menurut Rully, rencana pemerintah memperbesar penguasaan negara atas tambang menambah risiko ketidakpastian bagi perusahaan di sektor tersebut. Selain itu, pelaku usaha masih menghadapi persoalan terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan.
“(Mining) yang paling kita hindari (rekomendasinya). Ini terkena dengan hal itu juga. Ketidakpastiannya juga tinggi, terutama dari sisi RKAB,” ujar Rully dalam acara Mirae Day di Jakarta, Selasa (17/11).
Kendati demikian, Rully menilai fundamental sejumlah perusahaan tambang masih relatif terjaga. Permintaan komoditas global, termasuk potensi peningkatan kebutuhan batu bara saat musim dingin di sejumlah negara, tetap dapat menjadi katalis bagi sektor tersebut.
Namun, sentimen itu belum tentu cukup kuat untuk mengimbangi ketidakpastian dari dalam negeri. Menurut dia, pergerakan saham tambang ke depan akan bergantung pada perkembangan kondisi pasar dan implementasi kebijakan pemerintah.
Daftar perusahaan tambang kelolaan MIND ID berdasarkan data EITI Indonesia per 2023:
(Sumber: EITI Indonesia/ diolah Katadata)




